Tag
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengungkap karakteristik pemilihan umum di Tanah Air, antara lain pemilu paling kompleks dan rumit di dunia, apalagi pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun yang sama.
Pegiat pemilu Titi Anggraini menyayangkan pembahasan jadwal Pemilihan Umum 2024 berlarut-larut meski Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
Hingga penghujung tahun 2021 belum ada kesepakatan dalam penentuan hari-H Pemilihan Umum 2024 yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di 514 kabupaten/kota.
Partai Golongan Karya atau Golkar memiliki sarat bagi bakal calon atau balon bupati termasuk di Kabupaten Katingan pada pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Murung Raya (Mura) menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada 2024, dalam rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten, Selasa, 9 November 2021.
Arief mengemukakan sampai sekarang jadwal pemungutan suara belum ditetapkan. KPU mengusulkan pemilu serentak dilaksanakan 21 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak 27 November 2024 berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016
KPU Barito Timur mengusulkan anggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bartim tahun 2024 kepada pemkab sebesar Rp 25,5 Miliar.
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada 2024, namun pelaksanaan dua agenda?berbeda bulannya
KPU Seruyan telah menyusun kebutuhan anggaran?sebagai upaya dini persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Seruyan 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan empat rekomendasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.
Junimart mengatakan Komisi II DPR menyarankan agar penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mengubah waktu pelaksanaan Pilkada 2024
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mempertanyakan sikap pemerintah?Jokowj?yang menolak normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023, serta menginginkan Pilkada 2024. Menurut Titi, sikap ini bertentangan dengan alasan pemerintah ketika memaksakan Pilkada 2020.
