Tag
Dia menjelaskan PPHN diharapkan dapat menjadi pedoman bagi presiden dalam menjalankan pembangunan sehingga arah pembangunan negara tidak semata-mata didasarkan pada agenda masing-masing presiden.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan jajaran pimpinan MPR RI sudah menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden dan berdiskusi terkait hal itu dalam dialog yang berjalan produktif dan intens.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani agar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah bisa segera dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diberlakukan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan menyelesaikan masalah kesinambungan pembangunan.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menilai wacana amendemen UUD NRI 1945 untuk memuat kembali pengaturan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak realistis dilakukan saat ini.
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional.
