Tag
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang belakangan ramai diperbincangkan.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memproyeksikan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah berdampak kecil terhadap kenaikan inflasi maupun BI?rate.
Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini secara resmi telah mengesahkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen untuk barang-barang dan juga jasa yang masuk dalam kategori mewah.
Anggota DPR RI Danang Wicaksana Sulistya memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan untuk jasa dan barang mewah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut kebijakan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai PPN 12 persen.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah harus mampu memitigasi potensi penurunan daya beli masyarakat dari dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
