Tag
Sugeng P, ahli yang dihadirkan PT Surya Adhi Perkasa, tergugat dalam kasus perdata wanprestasi Jalan Kuala Pembuang - Segintung, menyebutkan?hasil temuan BPK RI tidak bisa dipakai.
Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD Murung Raya mengkritikan proyek mangkrak yang dikerjakan pemerintah kabupaten setempat.
Menurut Jhon pekerjaan yang dilakukan melalui pihak ketiga ini hasilnya seperti itu saja. Dari anggaran Rp 100 miliar, yang jadi pekerjaan hanya Rp 50 miliar karena banyak dugaan permainan.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur bergerak cepat terkait dugaan adanya proyek bermasalah. Bahkan kini tim yang dipimpin Kasi Intelijen, Sunardi Ependi itu langsung turun ke lapangan.
Wahyudj menegaskan, apabila dalam dokumennya itu berbeda dengan praktik lapangan, maka bisa diproses lebih lanjut secara pidana.
Pemkab Lamandau memastikan bakal melibatkan auditor BPK untuk menindaklanjuti laporan hasil reses anggota DPRD terkait dugaan proyek jalan tahun anggaran 2018 di Kecamatan Batangkawa yang pekerjaannya dinilai tidak beres.
Pagu anggaran sudah disediakan. Proyek halte dan WC sudah dikerjakan, namun dibongkar karena tidak mendapat persetujuan dari ahli waris
Proyek pemugaran kompleks pemakaman pemakaman H Muhammad Arsyad bin Dukarim dibatalkan.
Kepala Dinas Sosial Kotim, Agus Tripurna Tangkasiang menjelaskan, proyek tersebut untuk kepentingan kompleks makam. Terutama berkaitan dengan adanya pelaksanaan upacara maupun kunjungan peziarah ke makam tersebut.
Kontraktor masih menunggu intruksi selanjutnya dari dinas sosial. Namum yang jelas, siap untuk melaksanakan maupun menghentikan kegiatan itu bilamana diharuskan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Wahyudi, menegaskan sanksi administratif bisa menjerat pelaksanaan proyek makam Pahlawan H Muhammad Arsyad yang kini terpaksa harus dibongkar.
Pihak keluarga tidak terima dengan perlakuan dinsos yang melakukan pembangunan tanpa koordinasi dan konsultasi. Bahkan dinilai memutuskan pembangunan sepihak. Dengan alasan kompleks tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah.
Anggota Komisi B Edy Rosada menilai, pekerjaan TPI Kumai jauh dari kata standar dan banyak bangunan yang patah.
Inspektorat harus bertindak tegas agar proyek yang digarap saat kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalteng masih dijabar Eferensia LP Umbing itu cepat selesai.
Mangkraknya proyek pekerjaan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat membuat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghimbau agar kontraktor yang sama tidak dipekerjakan lagi.
Anggota DPRD Barito Utara H Abri menemukan proyek bermasalah. Proyek tersebut belum juga dikerjakan, padahal waktu untuk pengerjaan sudah dimulai beberapa bulan lalu.
BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengungkapkan pengalihan kegiatan sudah sering kali dilakukan eksekutif tanpa persetujuan pihakya. Atas tindakan ini dewan merasa…
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hademan membenarkan adanya pengalihan sejumlah proyek. Dan ada beberapa item yang dilaksanakan tanpa melalui pembahasan. Termasuk…
BORNEONEWS, Sampit - Kepala Badan Pertahanan dan Keamanan Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Kabupaten Kotawaringin Timur, Arsusanto membatalkan aksi demo di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…
BORNEONEWS, Sampit - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Timur nampaknya mulai kasak kusuk menghadapi laporkan atas proyek Jalan Antang Kalang, Kabupaten Kotim…
