Tag
okumen tersebut digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
Tukas menjelaskan, tujuan rakor agar Pemerintah Daerah secara berkala sesuai tata waktu yang telah ditentukan bisa melaporkan pelaksanaan aksi Hak Azasi Manusia (HAM) di wilayah kerjanya.
Pemkab Pulang Pisau melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pulang Pisau, Kamis, 10 Oktober 2019 menggelar Rakor Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM.
