Tag
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya mengatakan fraksinya enggan apabila revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dipisah, yang akan diatur dalam revisi UU Pemilu.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus dilakukan secara komprehensif sehingga sebaiknya dilaksanakan setelah tahun 2024.
BORNEONEWS, Jakarta. - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan sikap mendukung penuh keputusan pemerintah terkait kontroversi pembahasan revisi UU No 8/2015 tentang…
