Tag
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur penjelasan seketat mungkin mengenai perbedaan antara penghinaan dan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Pemerintah mengusulkan mengubah beberapa substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) setelah mempertimbangkan sejumlah masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (9/11).
DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menyatakan siap membangun sinergisme dengan institusi penegak hukum untuk mendorong DPR RI dan pemerintah agar segera mengesahkan RKUHAP dan RKUHP menjadi undang-undang.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan sesuatu yang penting dan mendesak untuk segera disahkan.
Selain berisi pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) juga mengatur soal penyerangan harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang, tetapi cukup beberapa pasal saja yang dinilai kontroversial dan menjadi perdebatan di publik.
Saat ini saja?adanya banyak tekanan sosial terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan
Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP disebut sangatlah multitafsir dan berpotensi membentuk kriminalisasi pada setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan.
Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP disebut-sebut berpotensi menjadikan kriminalisasi bagi para orang tua yang memberikan edukasi mengenai alat pencegahan kehamilan atau alat kontrasepsi kepada anak-anaknya.
Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP meminta penundaan pengesahan Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP sampai tidak lagi mengkriminalisasi perempuan, kelompok rentan dan marginal. Hal ini diungkapkan dalam diskusi virtual Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Kesetaraan Gender pad Rabu, 23 September 2020
Alasan dicabutnya RUU PKS dari Prolegnas 2020 karena masih menunggu penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan akan mengevaluasi pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satu yang akan dievaluasi adalah pasal kohabitasi alias kumpul kebo.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan 8 rancangan undang-undang (RUU) yang ditunda pengesahannya oleh DPR periode 2014-2019, akan dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR periode 2019-2024.
Sebagaimana yang terjadi di kota- kota di Indonesia, mahasiswa di Kotawaringin Timur juga menggelar aksi demo di Sampit, menolak RKUHP dan juga revisi UU KPK.
