Tag
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan RUU bersama usulan pemerintah dan DPR yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan, namun beberapa konten RUU tersebut harus disusun secara komprehensif.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui harmonisasi revisi UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan setelah seluruh fraksi menyatakan setuju pengharmonisasian RUU tersebut.
Pakar hukum bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) dapat meringankan kontrol terhadap penyalahgunaan (abuse) wewenang jaksa.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai revisi Undang-Undang Kejaksaan jangan sampai memberikan kewenangan yang berlebihan terhadap jaksa dalam penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan ada delapan poin revisi yang membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) sesuai dengan semangat penyederhanaan legislasi.
