Tag
Seluruh partai politik di DPR RI sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan terkait RUU tersebut, baik secara formal maupun informal, termasuk para ketua umum partai politik juga sudah saling berkomunikasi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah melakukan kajian mendalam melalui tim ahli mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan sejumlah isu krusial terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI memberikan catatan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 yang telah disetujui dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa.
Pencabutan ini sekaligus menyikapi surat dari Komisi II DPR RI tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas?2021
Dalam raker tersebut bisa dilihat apakah Pemerintah akan memasukkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Prolegnas 2021 atau tidak
Willy juga mengatakan, terkait poin-poin krusial yang ada dalam RUU Pemilu bisa didialogkan bersama, misalnya terkait ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan fraksinya saat ini dalam posisi aktif untuk meyakinkan fraksi-fraksi di DPR untuk sepakat menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Politikus PAN itu menilai UU Pemilu yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai landasan untuk penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan dan masih sangat relevan untuk digunakan
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Partai Demokrat berharap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menghapus aturan mengenai ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus menilai ada enam isu krusial yang ada dalam draf revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, masih prematur dan perlu dimatangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Saan Mustopa menargetkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dapat selesai pada pertengahan 2021.?RUU Pemilu?ini rencananya juga akan memuat tentang peradilan pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan draf RUU?Pemilu?per 6 Mei yang beredar di publik belum menjadi dokumen yang final.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni berpendapat parliamentary threshold dan presidential threshold adalah ancaman nyata bagi demokrasi
RUU Pemilu akan mengancam kenusantaraan. Bahkan, Indonesia akan diatur dan dikuasai oleh warga dari daerah berpenduduk padat
