Anggota DPR Usul RUU Perampasan Aset Sasar Juga Kejahatan Perbankan
Menurut dia, sejumlah tindak pidana juga perlu dijerat dengan mekanisme perampasan aset, di antaranya perdagangan orang, narkotika, senjata?hingga perdagangan organ.
Tag
#RUU Perampasan Aset
Pengamat: Partisipasi Publik di RUU Perampasan Aset Perkuat Legitimasi
"Legitimasi yang kuat ini sangat penting bagi rakyat. Saya berharap ruang partisipasi yang dibuka dapat dimanfaatkan seluas-luasnya agar berbagai masukan masyarakat memperkaya pembahasan,"
Advokat Ingatkan RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Jadi Alat Politik
Berdasarkan pengalamannya selama menjadi pengacara, dia pun khawatir akan timbul permasalahan tersebut dalam RUU Perampasan Aset.
Bakom: RUU Perampasan Aset Instrumen Penyitaan Harta Buron Kabur
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Kurnia Ramadhana berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang dapat menyita aset seorang buron yang kabur ke luar negeri.
RUU Perampasan Aset Dinilai Sebagai Solusi Ampuh Tangkal Korupsi
BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI provinsi Kalimantan Tengah, Eldoniel Mahar, menyoroti urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan…
Wakil Ketua PSI Kalteng Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal
Wakil Ketua PSI Kalimantan Tengah, Eldoniel Mahar, menyampaikan semangat dan tekad partainya dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Langkah ini, menurut Eldoniel, merupakan terobosan "out of the box" yang mencerminkan keberanian kaum muda untuk membawa perubahan signifikan di dunia politik Indonesia.
Pengamat: RUU Perampasan Aset Perkuat Supremasi Hukum Indonesia
Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, sehingga tidak hanya mengembalikan aset negara.
Anggota DPR Jelaskan Urgensi RUU Perampasan Aset
Didik menjelaskan kejahatan ekonomi akan selalu berkembang dan canggih, komplit atau dapat dikatakan sebagai kejahatan yang?sophisticated. Untuk menjalankan aksinya, pelaku kejahatan melakukan rekayasa keuangan atau rekayasa hukum dengan tujuan mengelabui aparat.
Komite I DPD RI Dukung RUU Perampasan Aset
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan menyatakan siap untuk membahas pembentukan RUU tersebut.
Wamenkumham Sebut RUU Perampasan Aset Sudah Selesai
RUU Perampasan Aset saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan pemerintah.