Pemerintah dan DPR Upayakan RUU TPKS implementatif Berkeadilan pada Korban
Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban.
Tag
Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban.
Dalam beberapa waktu terakhir, nyala alarm penanda bahaya tindak pidana kekerasan seksual di Tanah Air seolah-olah tengah kehilangan tombol untuk dimatikan. Dari waktu ke waktu, nyaringnya bahkan semakin terdengar menggelisahkan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus menjadi produk hukum paripurna.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI) Latansa Mashiro Rangkasbitung Mochammad Husen berharap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secepatnya disahkan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus memuat isu terkait pemaksaan dan kekerasan seksual di dalam hubungan suami-istri.
BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Y menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu segera disahkan menjadi Undang-Undang agar bisa…
Sebelumnya Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui RUU TPKS menjadi inisiatif DPR, Rabu (8/12). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Baleg setelah mendengarkan pendapat sembilan fraksi
Ketua DPR RI,?Puan Maharani menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan.