Tag
Ia menjelaskan dana hasil penertiban itu bisa mendukung banyak kebutuhan fiskal. Selain menutup defisit APBN, dana juga bisa digunakan untuk membiayai program pembangunan pemerintah yang masih memerlukan tambahan dukungan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasinya dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara dalam bentuk penguasaan kembali kawasan hutan.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih adanya korporasi perkebunan sawit yang mangkir membayar denda administratif kepada negara sebagaimana ditagih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai denda yang belum dipenuhi tersebut bahkan mencapai triliunan rupiah.
Sebanyak tiga koperasi dan satu kelompok tani (poktan) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah mengantongi Kerja Sama Operasional (KSO) dari Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah selaku Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Republik Indonesia, didampingi Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon serta Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono, bersama jajaran Tim Satgas PKH secara resmi melakukan penguasaan kembali lahan seluas 1.699 hektare yang sebelumnya digunakan sebagai area bukaan tamb
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat penerimaan negara sebesar Rp4,763 triliun dari pembayaran denda administratif perusahaan perkebunan sawit.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengaku kehilangan pemasukan hingga puluhan miliar rupiah setiap bulannya setelah lahan mereka ditertibkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan kini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) hingga Juni 2025?berhasil menguasai kembali 1 juta hektare lahan kawasan hutan dari target 3 juta hektare lahan.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim untuk turut mengawal lahan-lahan koperasi yang terkena penertiban oleh Satgas Percepatan Reforma Agraria (PKH).
Penyitaan besar-besaran lahan sawit yang dilakukan Satgas PKH tanpa proses dialog akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi.
DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat menawarkan diri untuk memfasilitasi apabila Satgas PKH menjadwalkan kegiatan sosialisasi.
Patroli bertujuan mengecek kondisi lokasi yang masuk daftar PKH, mencegah pencurian atau pemanenan kelapa sawit secara ilegal.
Penertiban kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang terus dilakukan oleh Satgas PKH menjadi sorotan. Tasrifinnor, praktisi hukum asal Kotawaringin Timur (Kotim), mempertanyakan mengapa hingga kini tidak ada satu pun Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berani melakukan perlawanan hukum terhadap tindakan penyitaan lahan oleh pemerintah.
Prof. Pantja menekankan pentingnya memahami pengertian kawasan hutan secara hukum. Dia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012, yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat disamakan dengan pengukuhan kawasan hutan.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta agar penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH tidak hanya menyasar sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang juga beroperasi di kawasan hutan tanpa izin.
"Kami berharap agar satgas mempertimbangkan ketika akan melakukan eksekusi pengambil alihan lahan koperasi yang sudah memiliki ijin usaha perkebunan atas nama koperasi itu sendiri,"
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan hingga 23 Maret 2025 telah menguasai sekitar 1.001.674,14 hektare lahan.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan bahwa lahan koperasi plasma yang disita oleh Satgas Penyelamatan Aset Negara Perkebunan Kelapa Sawit (PKH) akan dikembalikan kepada masyarakat selama dapat dibuktikan.
Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 3.798,9 hektare lahan sawit milik PT Agro Bukit, anak perusahaan Goodhope, di Jalan Sudirman km 26, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pada 7 Maret 2025.
