Tag
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM)? mendorong pelaku UMKM di Kelurahan Kotawaringin Hulu segera mengurus sertifikasi halal.?
"Kegiatan ini? juga berisi ajakan untuk mendaftarkan produk yang belum tersertifikasi melalui program Self Declare,"
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan?program sertifikasi halal gratis (SEHATI) merupakan upaya mewujudkan perlindungan terkait kehalalan produk serta memacu daya saing usaha mikro dan kecil (UMK) di pasar domestik dan internasional.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam program sertifikasi halal. ?
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalteng mendorong sektor UMKM di wilayahnya untuk memenuhi sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam rangka mendukung program wajib sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah (Kalteng) mensosialisasikannya di Kabupaten Kapuas pada Selasa, 11 Juni 2024.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII telah menetapkan bahwa hewan ternak yang diberi pakan campuran darah babi tidak boleh disertifikasi halal.
Anggota Komisi B DPRD Palangka Rayb?Jhonny Arianto Putra?meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal yang harus dipenuhi paling lambat Oktober 2024 wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditunda.
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) menyosialisasikan sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kota setempat. Kegiatan berlangsung di ruang? Peteng Karuhei 2 kantor wali kota Palangka Raya, Selasa, 30 April 2024.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan, kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku usaha rumah potong unggas (RPU) memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha itu sendiri.
Pemko Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas produk para pelaku usaha di bidang peternakan.
Pemko Palangka Raya melakukan audit sertifikasi halal rumah potong unggas (RPU). Kegiatan yang dipimpin Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di ini berlangsung di RPU Berkah Jaya, Jalan Mendawai, Rabu, 17 Januari 2024.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito melakukan kampanye wajib sertifikasi halal di Tamiang Layang, Sabtu, 18 Maret 2023.
Seluruh produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa makanan, minuman dan obat-obatan di Kotawaringin Timur (Kotim) wajib memiliki sertifikasi halal.
Kampanye program sertifikasi halal gratis (SEHATI) ini dilakukan serentak di 1.000 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga didukung oleh jajaran Pemrintah Kota Palangka Raya.
Kementerian Agama melaksanakan Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 dengan dukungan Satuan Tugas Layanan Halal Provinsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur melalui pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan penginputan data para pelaku Usaha Mikro?Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikat produk halal.
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas melalui Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam melaksanakan rapat dalam rangka akselarasi percepatan program satu juta sertifikasi halal di seluruh Indonesia, bertempat di Aula Kemenag setempat.
