Tag
Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas Aries? Fauzan Rahman menyarankan masyarakat setempat untuk mengubah sertifikat tanah konvensional yang dimiliki menjadi sertifikat tanah elektronik.
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengatakan bahwa sertifikat tanah elektronik di daerah rawan bencana menjadi prioritas untuk direalisasikan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menerbitkan sebanyak 38.194 sertifikat tanah elektronik hingga April 2024.
Politikus Partai Demokrat Osco Olfriady Letunggamu meyakini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dapat menyelesaikan persoalan sertifikat tanah elektronik di Indonesia.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyampaikan kebutuhan sertifikat tanah di Kalteng yang mencapai 9.600 sertifikat.
Kementerian ATR/BPN mengklaim sertifikat tanah elektronik meningkatkan efektifitas dan lebih aman.?
Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mendukung rencana pemerintah kota dan BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya pada tahun 2025 nanti akan melakukan penerbitan surat tanah secara elektronik.
Komisi II DPR RI bersama-sama dengan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat guna menunda pemberlakuan kebijakan sertifikat tanah elektronik agar dapat dievaluasi secara lebih mendalam.
Webinar "Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja" yang menghadirkan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional tersaji dengan baik, Kamis, 4 Februari 2021, di Kementerian ATR/BPN.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan meluncurkan sertifikat tanah elektronik. BPN menyebutkan salah satu keuntungan dari sertifikat elektronik itu yakni akan lebih aman bagi si pemilik.?
Anggota Komisi II DPR RI Surahman Hidayat menyatakan bahwa kebijakan baru terkait sertifikat elektronik di bidang pertanahan perlu sosialisasi masif kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman dalam implementasinya.
