Tag
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati angkat bicara terkait situasi akibat virus corona?Covid-19 dan krisis keuangan yang terjadi pada 2008, khususnya terkait kebijakan?bailout?Bank Century.
Vokalis Komisi XIO asal Gerindra, Kamrussamad memberikan catatan kritis terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 yang disampaikan Menteri keuangan Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.
Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mengenang soal sepak terjang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pascareformasi.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati mengatakan pemerintah akan menyusun peta risiko?investasi?untuk membantu perusahaan menentukan sektor industri yang sesuai dengan profil risiko perusahaannya. Menurut dia, pada saat yang sama, Kementerian BUMN mereformasi BUMN sekaligus membatasinya, agar tidak memasuki seluruh lini bisnis.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum menunjuk direksi BUMN.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) Iman Brotoseno menyatakan komitmennya memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan stasiun…
Di tengah prahara COVID-19, keuangan negara di era Joko Widodo semakin seret saja. Penerimaan dari pajak sulit diharapkan, kini, pemerintah hanya bisa bersandar kepada Surat Berharga Negara (SBN) saja.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati memastikan komitmen kementeriannya untuk menjalankan tugas bagi negara tidak berubah di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati mengatakan pemerintah akan menempatkan sejumlah dana di bank-bank dalam negeri. Penempatan tersebut sebagai dukungan proses restrukturisasi dan untuk mengembalikan kepercayaan menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha, khususnya UMKM yang terdampak Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 149,29 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Alokasi anggaran itu, kata dia, merupakan dukungan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati akan memberlakukan kebijakan flexiblle working space atau FWS untuk pegawai di Kementeriannya setelah pandemi virus Corona berakhir. Dengan kebijakan tersebut, pegawai bisa bekerja dari mana pun, seperti dari ruang kerja bersama Kementerian Keuangan, tempat yang menunjang fasilitas FWS, hingga rumah masing-masing.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati mengatakan wabah Covid-19 diperkirakan tak akan selesai dalam waktu dekat.?"Belajar dari sejarah pandemi Flu Spanyol tahun 1918 yang berlangsung hingga 18 bulan, Covid-19 juga diperkirakan akan berlangsung tidak singkat," ujar dia dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR. Selasa, 12 Mei 2020.
Syarat pemberian insentif pajak itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tak mendanai secara langsung delapan entitas yang menjadi mitra Kartu Prakerja. Informasi itu ia sampaikan melalui Instagram pribadinya, Sabtu, 9 Mei 2020.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?mengatakan kursus bahasa Inggris tercatat menjadi jenis pelatihan yang paling diminati oleh peserta Kartu Prakerja.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati menepis isu bahwa pemerintah sudah tidak punya uang lantaran harus menangani wabah virus?Corona?atau?Covid-19.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tengah wabah virus Corona. Dia mengatakan Presiden dan kabinetnya selalu melihat data perkembangan wabah Covid-19 dalam mengambil kebijakan/?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara menanggapi tudingan bahwa belum terbayarnya piutang dana bagi hasil atau DBH Pemprov DKI Jakarta yang menyulitkan pendanaan bantuan sosial bagi 1,1 juta warga ibu kota yang terimbas Corona.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati mengatakan pemerintah saat ini berupaya untuk memberikan stimulus kebijakan ekonomi kepada pekerja informal seperti pedagang bakso.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati menyebutkan Kementerian Keuangan berencana kembali memangkas belanja modal sebesar Rp 50 triliun yang direalokasikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
