Dasar Penyusunan RTRW Mengacu Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018
Yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Tag
#Tata Ruang
Pemko Palangka Raya Gelar Konsultasi Publik Raperda RTRW
"Sampai saat ini Kota Palangka Raya masih belum memiliki perda RTRWK yang baru. Sedangkan yang terakhir pernah kita miliki di tahun 2001," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid.
Tumbang Samba Bakal Dipercantik
Hal itu mengemuka dalam sosialisasi rencana detail tata ruang Tumbang Samba (RDTR), dan rencana detail tata bangunan dan lingkungan (RDTLB) Tumbang Samba, Rabu (16/1/2019).
Penataan Ruang Wilayah Harus Disepakati dengan Kabupaten Tetangga
Fraksi GKKB memberikan beberapa catatan, yakni Perda RTRWK harus mengacu pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 2008, dan berkoordinasi kembali dengan kabupaten yang berbatasan.
Bupati Barito Utara: RTRWK Permadani Pembangunan Daerah
Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten merupakan wewenang pemerintah daerah.
Pembicara Seminar Nasional Optimalisasi Penataan Ruang Paparkan Materi
Sejumlah tokoh bertindak sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Optimalisasi Penataan Ruang Kota Palangka Raya dengan tema "Palangka Raya Kota Harati, Menyambut Wacana Pemindahan Ibukota"
Pjs Bupati Seruyan Minta Rencana Tata Ruang agar Segera Dirampungkan
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Seruyan Leonard S Ampung meminta agar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) setempat segera dirampungkan agar investasi dapat tumbuh dengan baik.
Rombongan Probolinggo Terkesan dengan Tata Ruang Palangka Raya
Anggota DPRD Probolinggo sangat terkesan dengan tata ruang Kota Palangka Raya yang begitu rapi dan teratur, masih asri dan lingkungannya sejuk.
Sosialisasi Penataan Ruang untuk Wujudkan Pengembangan Wilayah
Penataan ruang dijadikan acuan pembangunan sektor secara legal dan jaminan program serta anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Ketua DPRD Berharap Tata Ruang yang Baru Disahkan Bisa Diterapkan di Kobar
Dengan diadakannya sosialisasi tentang tata ruang ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus sesuai dengan aturan dan ketentuan.
Ketidakjelasan Tata Ruang Wilayah Rawan Picu Konflik
Pemerintah diminta untuk mencari solusi terkait tata ruang wilayah. Jika tidak, rawan memicu konflik di tengah masyarakat.
Tahun Ini Dinas PU dan Penataan Ruang Berencana Membuat Peta Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotawaringin Barat berencana membuat peta tata ruang pada tahun ini. Selain pembuatan peta tata ruang, akan dilakukan sosialisasi Undang-undang No 26/2007 tentang Tata Ruang.
Tata Ruang Wilayah Tidak Jelas Rawan Konflik
BORNEONEWS, Buntok – Tata ruang wilayah yang tidak jelas rawan memantik konflik di masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Tamarzam kepada Borneonews , Sabtu…
Pemkab Kotawaringin Timur Diminta Perhatikan Tata Ruang
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diminta memperhatikan tata ruang, selain faktor cuaca, berkaitan dengan potensi bencana. Angin puting beliung yang melanda Kota Sampit,…
Gubernur Ajak Bupati Kompak Lurug Pusat Perjelas RTRWP
BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengajak semua bupati/Wali Kota se-Kalteng kompak menyikapi masalah berlarutnya penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP)…
Hadi Prabowo Sampaikan Beberapa Catatan Penting untuk SOHIB. Apa Saja?
BORNEONEWS - Palangka Raya : Selama 9 bulan dan 20 hari, Hadi Prabowo menjabat sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Statusnya sebagai pengganti sementara dari pasangan Agustin Teras…