Guru Kontrak Kotim Lima Bulan Belum Digaji
Bupati Kotim H Supian Hadi dan Kepala BKD Kotim harus hadir dan ikut dalam pembahasan APBD Perubahan agar ada solusi.
Tag
Bupati Kotim H Supian Hadi dan Kepala BKD Kotim harus hadir dan ikut dalam pembahasan APBD Perubahan agar ada solusi.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun, mereka sudah menyiapkan anggaran untuk itu, seperti Damkar diusulkan pengangkatan sebanyak 195 petugas begitu juga guru diusulkan untuk penambahan.
Contohnya, di sejumlah desa ada sekolah yang hanya memiliki satu guru berstatus ASN. Selebihnya tenaga honor yang digaji seadanya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kondisi itu terbalik dengan sekolah di perkotaan, yang kelimpahan jumlah guru ASN.
Anak-anak bisa maju kalau yang memberikan pengajaran tersebut orang yang punya kompetensi yang baik sesuai dengan apa yang sudah menjadi juknis yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Barito Utara meminta Dinas Pendidikan melakukan redistribusi penempatan guru.
Pemkab Kapuas diminta untuk meningkatkan SDM guru, karena mereka merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kualitas pendidikan
Penghentian transfer dana dari pemerintah pusat untuk tunjangan guru di ratusan daerah di Indonesia, tidak menyasar guru yang di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dana transfer pusat untuk tunjangan guru di Kabupaten Pulang Pisau dihentikan penyalurannya. Khususnya, untuk Tambahan Penghasilan Guru PNS.
Dari 14 daerah se-Kalimantan Tengah, hanya tunjangan guru di Kabupaten Pulang Pisau yang dihentikan penyalurannya oleh pemerintah pusat.
Pembayaran melalui transfer bank ini atas permintaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
Insentif atau honor bagi seluruh guru honorer di Barito Selatan dibayarkan melewati rekening bank Kalteng.
Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanan Se Barito Selatan (Barsel) dilatih membuat komik.
Minimnya murid ini justru menjadi cambuk bagi para guru untuk terus mengajar dan memberikan mutu pendidikan yang bagus kepada murid
Keterlambatan pencairan tunjangan guru dan BOS karena lambatnya pihak sekolah melaporkan pertanggungjawaban ke dinas pendidikan
Sejumlah guru di Kabupaten Kotawaringin Timur, harus mengajar di beberapa sekolah. Bahkan itu dinilai wajar karena harus menutupi kebutuhan hidup keluarganya.
Untuk guru PNS/ASN, GTT dan PTT yang kurang aktif masuk kerja akan dilakukan pembinaan yaitu dipanggil ke Dinas Pendidikan Barito Utara. Bagi guru yang masih malas masuk kerja maka akan diberikan sanksi lebih tegas lagi yaitu akan diblokir sementara gajinya
Ia bersama jajarannya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa sekolah pada hari keenam setelah memasuki tahun ajaran baru.
Dengan adanya fasilitas yang memadai maka proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan sebagai mestinya.
Saat ini hanya ada delapan guru, terdiri dari tujuh orang guru PNS dan 1 guru honorer. Sedangkan jumlah siswa saat ini ada 35 orang. Idealnya, satu guru menangani satu siswa.
Melalui pelatihan ini semua, pengurus PGRI diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.