Tag
Dari ke-23 permohonan itu, tiga di antaranya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), yakni permohonan nomor 184/PUU-XXIII/2025, 202/PUU-XXIII/2025, dan 160/PUU-XXIII/2025.
Uji materi terkait praktik rangkap jabatan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah, kata M. Nuh, juga menyebut bahwa para pemohon tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta pemerintah menghadirkan ahli yang relevan untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dalam sidang pembuktian uji materi UU Narkotika berikutnya.
Para Pemohon?juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa putusan DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan
Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa memperbaiki permohonan disesuaikan dengan perubahan saat undang-undang itu diundangkan.
KSPI juga telah mengirimkan surat ke DPR meminta anggota dewan melakukan legislative review terhadap UU itu dan membatalkan pengesahannya
Aksi pada 8 Oktober lalu telah dicederai oleh tindakan represif aparat dan pernyataan ketidakberpihakan Presiden kepada rakyat. Ia mengatakan eskalasi gerakan tak akan berhenti
Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bagi yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dalam Keterangan Presiden tersebuu?disampaikan bahwa pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) mengajukan uji materi
Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap beranggapan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) menjadi jalan terakhir. Ia mendorong agar pihak yang tidak setuju dengan undang-undang ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
