Tag
Kalimantan Tengah (Kalteng) sangat menjanjikan untuk perkembangan bidang usaha perkebunan dan pertambangan. Kondisi demikian tidak luput dari terjadinya sengketa lahan maupun konflik sosial.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan draf rancangan peraturan gubernur tentang standar pelayanan minimal penilaian usaha perkebunan yang dibuat berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2021.
Praktisi Hukum dan Staf Pengajar Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Sadino mengatakan bahwa seharusnya usaha-usaha perkebunan yang memiliki izin sebelum adanya Undang-Undang Perkebunan mendapat pengecualian.
