Tag
UU Cipta Kerja tersebut harus mengaitkan perlindungan para pekerja dengan program pensiun dan pesangonnya. Saat ini, meskipun secara prinsip masih terdapat pemberian manfaat pesangon, tetapi nilainya menurun.
Hak ini hilang karena Omnibus Law telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Salah satunya yaitu Pasal 26 ayat 4 UU PPLH.
Sofyan menjelaskan dalam UU Cipta Kerja, komponen yang menyangkut tata ruang juga menegaskan kembali pelayanan terpadu satu pintu (online single submission/OSS) yang mempermudah perizinan bagi para investor.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) memperkuat penegakan hukum karena Perizinan Berusaha bisa dibatalkan jika perusahaan bermasalah di isu lingkungan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak mempercayai berita bohong atau hoaks terkait isi UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI bersama pemerintah.
Majelis Pertimbangan Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kalteng, Hatir Sata Tarigan, menyayangkan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja oleh DPR RI. Meski begitu organisasi buruh di Kalteng tidak akan melakukan aksi demo turun ke jalanan untuk menyuarakan penolakan tersebut.
Pemerintah disarankan lebih bijak dalam melihat persoalan UU Cipta Kerja, saat ini?bisa dilihat demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah belum mampu membendungnya.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan ada tujuh dosa besar dari Undang-undang Cipta Kerja
Unggahan itu merespons peristiwa sehari sebelumnya ketika Rapat Paripurna mengesaikan?RUU Omnibus?Law?menjadi Undang Undang Cipta Kerja. Keputusan pengesahan itu ditolak oleh anggota DPR dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober kemarin. Padahal pembahasan tingkat I baru selesai pada Sabtu, 3 Oktober lalu.
Padahal, kriminalisasi terhadap pihak yang bersengketa sudah tinggi sebelum disahkannya aturan ini.
DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin, 5 Oktober 2020.
Semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagian pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya tidak ada hukuman penjara yang bertambah dalam UU Cipta Kerja.
Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai pemberlakuan sanksi dan denda bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan harus tetap dilakukan dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak stakeholder ketenagakerjaan duduk bersama untuk memberi masukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan memberikan perubahan yang signifikan terhadap sektor penyiaran dan telekomunikasi, termasuk migrasi siaran televisi dari analog ke digital.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa penyusunan klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil (Emil) menyarankan agar Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI diterima terlebih dahulu dan jika kedepannya dinilai ada kekurangan maka bisa diusulkan untuk kemudian dievaluasi.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah pimpinan DPR RI mempercepat rapat paripurna yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan.
