Tag
Dalam provisi yang diajukan oleh para pemohon pada pokoknya menyatakan UU 19 Tahun 2019 yang berlaku pada 17 September 2019 sejatinya saat itu telah terjadi kekosongan hukum akibat kontradiksi pasal-pasal di dalamnya dan segala hal yang menjadi implikasi berdampak buruk pada KPK
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memastikan belum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) karena masih berlangsung uji materi UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi.
Badan eksekutif mahasiswa (BEM) antar-universitas mengancam kembali unjuk rasa besar-besaran apabila Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU Perpu KPK.
Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Pratikno menyebut, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi sejauh ini belum menandatangani UU KPK hasil revisi dengan DPRD.
JURU Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengungkapkan hal itu saat ditanya terkait revisi UU Nomor…
