Tag
Dalam pokok permohonannya yang dibacakan ulang Hakim Arief Hidayat, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.??
Center for Indonesi?s Strategic Development Initiatives?(CISDI) menilai masih terdapat celah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memungkinkan terjadinya praktik perkawinan anak akibat longgarnya ketentuan dispensasi (pemberian izin kawin).
Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu materi yang diulas dalam lomba keluarga sadar hukum atau Kadarkum di Aula Bappedalitbang Kalteng, Kamis, 26 September 2019.
