Tag
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati meminta korban kekerasan seksual untuk berani lapor guna memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati menilai upaya menyosialisasikan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tugas besar yang harus dikerjakan semua pihak karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UU ini.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah meminta agar sosialisasi mengenai Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan dan Kekerasan Seksual (TPKS) kepada masyarakat supaya digencarkan.
Anggota DPRD Kalteng?Maryani Sabran menyebut kehadiran Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru disahkan pada April lalu merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan menyambut baik dengan adanya pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang.
Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban.
