Wamendagri: Keterhubungan Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci
"Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana 'government relates' dengan 'society'. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat,"
Tag
"Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana 'government relates' dengan 'society'. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat,"
Bima mengatakan integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas, sehingga berbagai data dapat saling terhubung dan dikoordinasikan tanpa harus memusatkan seluruh kewenangan pengelolaan data.
Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan.
BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh ditempuh secara instan melalui kenaikan tarif pajak yang…
BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kemauan para pimpinan daerah untuk terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara dan…
"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka?spillover?efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of?economic growth,"
pendekatan tersebut menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bagaimana mungkin kita bisa menggarap bonus demografi tadi menjadi manusia-manusia tangguh lima, sepuluh, lima belas tahun ke depan tanpa kita pastikan kota-kota ini tangguh secara pangan dan cukup untuk memberi mereka makan yang sehat,"
Wiyagus mengatakan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu karena dampaknya kerap melampaui batas administratif suatu daerah.
BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong rumah sakit daerah melaksanakan transformasi tata kelola yang unggul serta memberikan pelayanan yang empatik,…
Bima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah. Data pelaku UMKM antarorganisasi perangkat daerah kerap berbeda sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengembangan usaha.
"Kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dengan berbagai macam modus dan konstruksi yang dilakukan dan ini adalah alarm yang keras bagi kita semua,"
Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengawal kesiapan regulasi sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya dilintasi program tersebut. Langkah itu untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan efektif.
"Tantangan kita itu sebetulnya apa yang ditulis di-report?ini, yaitu menyambungkan antara komitmen global, nasional, dan lokal.?That is our major challenge. Global, nasional, dan lokal,"
"Tugas kita sekalian adalah membangun ekosistem inovasi. Kepala daerah berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tetapi inovasi sudah menjadi bagian dari kelembagaan atau terbangunnya ekosistem inovasi. Bicara ekosistem inovasi di situ ada riset, di situ ada regulasi, di situ ada pelembagaan, di situ ada aktor-aktor dan di situ ada pendanaan,"
Dia berharap BUMD dapat menjadi perintis sektor usaha, khususnya pada sektor-sektor yang belum diminati oleh pihak swasta.
Ia menekankan pentingnya penentuan posisi (positioning) Indonesia dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik sejumlah negara.
BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Aceh Tamiang, segera bekerja memulihkan roda…
"Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN,"
"Bapak dan ibu kepala daerah diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi,"