Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadawalkan ulang pemeriksaan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi di Kemenkumham.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan laporan dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar yang dilayangkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mendukung penuh audit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi perbaikan sistem hukum di Tanah Air.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur penjelasan seketat mungkin mengenai perbedaan antara penghinaan dan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)?Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang selama ini tercantum dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Pemerintah mengusulkan mengubah beberapa substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) setelah mempertimbangkan sejumlah masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (9/11).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej mengatakan, setidaknya terdapat tiga nilai pokok yang mendorong atau?melatarbelakangi kepentingan tersebut.
Ia melakukan pengecekan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, baik Kantor Imigrasi maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej mengatakan pasal terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden berubah…
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof?Edward Omar Sharif Hiariej,?mengingatkan para pejabat publik untuk mewaspadai gratifikasi karena itu merupakan salah satu praktik korupsi.
MAKI juga meminta untuk dihadirkannya berita acara pemeriksaan (BAP) penyelidikan atas nama Lusiana Yanti Hanafiyah
