Tag
Saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, dia mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat perubahan mendasar mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas.
Dalam acara The 9th Legal International Conference & Studies (LICS) and Call for Papers di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7), ia mengatakan selain perlindungan korban, fokus juga harus diarahkan pada pemutusan jaringan kejahatan serta penguatan kerja sama internasional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan membahas polemik yang berkembang mengenai Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen dalam menjaga muruah konstitusi di tengah dinamika legislasi.
"Ini sangat perlu diungkapkan secara jujur dan objektif, serta pasti akan sangat membantu negara dan seluruh rakyat untuk mengambil langkah hukum lebih jauh, melakukan introspeksi, dan mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,"
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan membahas kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengecam keras pembantaian terhadap satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.
