PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Momentum Puncak Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2026 yang dirangkaikan dengan World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun dimanfaatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong masyarakat lebih bijak mengelola keuangan, mulai dari membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, hingga mempersiapkan masa pensiun sejak dini.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan jumlah pengguna layanan jasa keuangan.

“Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” terang Primandanu dalam rilisnya pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurutnya, rangkaian BIK, WIW, dan Bulan Dana Pensiun menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat sekaligus membangun ketahanan finansial dalam jangka panjang.

“Melalui momentum BIK, World Investor Week, dan Bulan Dana Pensiun, kami mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, serta merencanakan masa pensiun sejak dini sebagai fondasi ketahanan finansial jangka panjang,” ujarnya.

Primandanu menekankan, perluasan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan harus diimbangi peningkatan literasi serta pelindungan konsumen. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu memilih produk keuangan sesuai kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko masing-masing.

Pentingnya edukasi tersebut sejalan dengan perkembangan pasar modal di Kalimantan Tengah. Hingga Agustus 2026, jumlah investor mencapai 277.328 investor, meningkat dari 130.330 investor pada Agustus 2025.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah investor tercatat sebanyak 32.800 investor atau 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah. Nilai transaksi saham di kabupaten tersebut juga meningkat dari Rp13,29 miliar menjadi Rp20,16 miliar pada periode yang sama.

Sementara itu, aset dana pensiun di Kalimantan Tengah tumbuh 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp119,42 miliar pada Agustus 2026.

OJK Kalteng mendorong agar perkembangan tersebut diikuti pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan risiko produk keuangan. Dengan demikian, meningkatnya partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi pengelolaan aset dan perencanaan keuangan yang lebih terarah.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya, OJK berharap perluasan akses keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan menguatkan akses, literasi, dan pelindungan konsumen, momentum BIK 2026 diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan yang tidak hanya memperluas penggunaan layanan formal, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/y)