Koresponden
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pembenahan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan program pemerintah berdampak nyata bagi…
Pemprov Kalteng mendorong pembangunan merata dari pedalaman hingga perkotaan melalui kolaborasi, semangat Huma Betang dan penguatan sinergi antarlembaga.
Kejati Kalteng siap mendampingi pemerintah daerah dalam mengawal program pembangunan melalui pengawasan, pembinaan hukum dan penerapan restorative justice.
Pemprov Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dengan Kejati Kalteng untuk mengawal program strategis pembangunan agar efektif, transparan dan sesuai hukum.
Lima tersangka kasus penyelundupan senjata api ke Lapas Palangka Raya yang berkaitan dengan percobaan pelarian napi Anton Kurniawan segera menjalani persidangan.
Pemprov Kalteng menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-81 RI.
Evaluasi kinerja PSN merupakan bagian penting untuk memperbaiki program, anggaran, dan target kinerja pemerintah daerah
KPK mengingatkan pemerintah daerah di Kalteng agar evaluasi dan verifikasi dana hibah tidak sekadar formalitas serta dilakukan sebelum anggaran ditetapkan.
Pemprov Kalteng menjadikan evaluasi Program Strategis Nasional sebagai momentum memperbaiki kinerja, pengelolaan anggaran dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Evaluasi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaksanaan PSN berjalan sesuai indikator dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Setelah melalui evaluasi dan verifikasi, pemerintah daerah baru dapat menentukan apakah usulan tersebut layak untuk dianggarkan
ASN memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan melalui pelayanan yang profesional, akuntabel, transparan, inovatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.?
Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, menyampaikan peningkatan kemampuan pengelola informasi menjadi salah satu langkah dalam memperkuat kualitas layanan informasi publik.
PPID yang baru aktif ketika menghadapi penilaian, rendahnya komitmen atau dukungan pimpinan, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
Uji konsekuensi dilakukan untuk mempertimbangkan dampak yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
PPID di Kalimantan Tengah didorong bertransformasi menghadapi era digital untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat keterbukaan informasi publik.
Penyamaan persepsi diperlukan agar pengelolaan informasi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah semakin baik
PPID berperan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Di lingkungan Pemprov Kalteng, pengelolaan tersebut melibatkan PPID Utama Provinsi, PPID Pelaksana OPD, serta PPID Utama kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Mahasiswa menjadi bagian penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia tersebut
