Fadli Zon: Evaluasi Kinerja Menteri atau Presiden?
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah Presiden Jokowi menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna Kamis (18/6/2020) lalu.
Koresponden
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah Presiden Jokowi menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna Kamis (18/6/2020) lalu.
Presiden Joko Widodo, mengimbau para kepala daerah agar segera mengeluarkan anggaran dari APBD untuk tiga hal agar peredaran uang di masyarakat makin besar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menyasar pihak lain dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI).
Kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menteri yang tidak bekerja maksimal di masa pandemi Covid-19, sangatlah wajar. Khususnya menteri bidang ekonomi yang berkaitan dengan pangan.
Diduga ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar bohong alias hoaks bahwa Partai Demokrat bersikap "abstain" terkait Rancangan Undang-undang ( RUU) Haluan Ideologi Pancasila, yang belakangan tengah menjadi pembicaraan publik.
Teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja sejumlah menteri, sehingga berujung pada isu perombakan atau reshuffle kabinet diharapkan ikut memicu kinerja Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis.
Masa Operasi Tinombala sehingga memasuki tahap III setelah tahap II sedianya berakhir pada Minggu, 28 Juni 2020. Kini, diperpanjang oleh Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis.
Pengamat politik Jerry Massie, menilai sudah saatnya dilakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja sejumlah menteri, beberapa waktu lalu.
Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dalam media sosialnya menyinggung soal pemimpin memarahi anak buahnya karena tidak bisa bekerja dengan berbagai analogi.
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, menanggapi soal Presiden Joko Widodo yang marah kepada para pembantunya, karena kurang greget dalam bekerja menangani persoalan pandemi virus corona yang semakin hari kian mendera bangsa Indonesia.
Polisi masih menyelidiki motif kasus pembakaran mobil Toyota Alphard Nopol W 1 VV milik Via Vallen warga Desa Kalitengah RT 02/RW 03 Kecamatan Tanggulangin. Pria yang diduga pembakar mobil Via Vallen, sudah menyerahkan diri ke Mapolsek Tanggulangin.
Mantan Menpora Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Tokoh Papua Christ Wamea, ikut mengomentari statement Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ketidakpuasannya terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk terbuka atas temuan dugaan pelanggaran etik Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri.
Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman enam tahun penjara.
Politisi PKS, Mardani Ali Sera, menanti langkah kongkrit ketegasan Presiden Joko Widodo.
Dinamika sosial menyusul maraknya penolakan atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat perhatian khusus dari anggota DPD-MPR RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar di hadapan sekitar 50 pengasuh pondok pesantren se Jawa Timur di Surabaya, Minggu (28/6/2020).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020-2021 di Jakarta karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2009. LBH meminta proses penerimaan siswa baru dijadwal ulang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan mengenai penanganan virus Corona (COVID-19) di Indonesia di depan para menteri. Dia meminta para menteri mengeluarkan kebijakan yang ekstra-luar biasa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya serius dalam menangani dampak COVID-19, termasuk di bidang ekonomi. Jokowi, dengan nada meninggi, menyatakan siap melakukan hal yang diperlukan demi negara ini.