Permasalahan penerimaan tenaga kontrak yang dipermasalahkan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat masukan dan kritik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo.
Kerawanan jelang hari besar keagamaan seperti halnya lebaran, antara lain kerawanan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Terkait itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menekankan agar jangan coba-coba membuat instabilitas pangan.
Aksi yang diwacanakan DPRD Kalteng untuk menginterpelasi Gubernur Kalteng, tak sedikitpun didukung Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng. Pasalnya, dinilai cenderung bersikap menyalahkan tanpa didasari tabayyun (klarifikasi) terlebih dulu.
Kerawanan pertama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Pada 2017 kemarin secara umum stabilitas harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.
Ketua Tanfidziyah PWNU Kalteng, Wahyudi F Dirun mengatakan, landasan yang dilakukan DPRD untuk melancarkan aksi interpelasi tidak cukup kuat bahkan mengada-ada dan politis semata.
Operasi Ketupat Telabang ini dimulai sejak 7-24 Juni 2018
Polda Kalteng kali ini memusnahkan narkoba jenis sabu sebanyak 118 gram, Miras 2.088 botol, zenit 21.109 butir dan obat kuat 44 kotak, kosmetik berbagai merk 120 kotak, lalu arak oplosan 154 liter dan 964 botol miras oplosan.
Aksi yang diwacanakan DPRD Kalteng untuk meng-interpelasi Gubernur Kalteng, tak sedikitpun didukung Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng.
Sedikitnya 9 titik jalan yang rusak yang diperbaiki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Ini dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan membuat nyaman pengendara melintas.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperbaiki sejumlah jalan nasional dan provinsi menghadapi arus mudik lebaran 2018.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalteng Wahyudi F Dirun menyatakan, rencana itu tak ubahnya sebagai sikap dan tindakan yang dzalim.
Dua kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) tunjangan DPRD-nya melebihi tunjangan DPRD Provinsi. Dua kabupaten tersebut adalah Murung Raya dan Lamandau.
Ada dua pemerintah provinsi lain di Pulau Kalimantan menetapkan Pergub yang juga sama-sama didasarkan pada ketentuan PP nomor 18 tahun 2017. Yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Sesuai aturan, besaran tunjangan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi tunjangan DPRD Provinsi setempat.
"Harus menyesuaikan item yang dibolehkan menurut PP 18 tahun 2017, Permendagri, dan Surat Edaran Mendagri, serta tidak boleh melebihi yang di provinsi. Sesuai keterangan sekjen Kemendagri, ya harus direvisi," terang Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Gubernur juga menjelaskan alasan, saat revisi Pergub Kalteng Nomor 33 Tahun 2017, pemprov tidak melakukan konsultasi dengan DPRD Kalteng.
Sekretaris Jenderal Kemendagrj Hadi Prabowo mengakui ada parameter-parameter tunjangan yang tidak lagi bisa dibayarkan karena dalam ketentuan PP nomor 18 tahun 2017 sudah bukan lagi menjadi hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menilai Pergub Nomor 10 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi subtansi, serta telah berlandaskan aspek normatif.
Pertemuan Gubernur Kalteng dan jajaran serta Sekjen Kemendagri beserta sejumlah dirjen, menghasil beberapa kesimpulan yang diharapkan menjadi jembatan terjalinnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif di Kalteng.
Dalam APBD-P 2018, adalah cara pemerintah mengakomodasi dana Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada APBD 2017 lalu untuk digunakan pada 2018 ini. Kedua, adalah cara pemanfaatan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan.
