Karena Pergub yang baru tersebut ditetapkan dan diundangkan per 24 April 2018 dan berlaku surut, maka Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlanjur menerima harus mengembalikan ke kas daerah akibat kelebihan bayar 4 bulan. Berapa yang harus dikembalikan?
Penghasilan anggota DPRD ini adalah terdiri Uang representasi Rp2,25 juta, Tunjab Rp3,3 juta, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi Rp15 juta, tunjangan perumahan Rp17 juta, tunjangan transportasi Rp15 juta, maka sedikitnya ada Rp52,5 juta per bulan plus tunjangan reses Rp15 juta
Pergub ini mulai berlaku pada 2 Januari 2018, yang artinya aturan berlaku surut. Konsekuensinya, anggota maupun pimpinan DPRD harus mengembalikan kelebihan bayar selama Januari - April 2018.
Sejumlah aset daerah yang belum diserahterimakan menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalteng saat audit LKPD 2017.
Total capaian PAD triwulan I ini terealisasi Rp 303,626 miliar atau 19,58 persen dari target PAD tahun ini sebesar RP 1,4 triliun.
Rinciannya, terbagi dalam tiga komponen utama yaitu pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng sebesar Rp 303,626 miliar. Ke dua, Dana Perimbangan sebesar Rp 705,406 miliar. Ke tiga, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, tercapai sebesar Rp 38,556 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng selama tahun 2018 ini, ditetapkan target sebesar Rp 1,4 triliun.
Program LLT yang terus berlangsung, menyasar tiga komoditas yang dikenal dengan Upsus Pajale atau Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai.
Satu lagi program untuk memerangi stunting di Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah menyalurkan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB). Untuk mengawali, adalah 10 Desa Di Kabupaten Barito Timur (Bartim) karena di sana terdeteksi angka stunting-nya tinggi.
Program bidang pertanian Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ikut membantu menekan angka stunting (kerdil) di Kabupaten Barito Timur (Bartim).
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyayangkan ada satu bendungan di Kabupaten Gunung Mas ternyata tidak bisa berfungsi seperti tujuan dibangun.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng* Sunarti mengakui fenomena turunnya jumlah petani. Padahal di sisi lain, banyak stimulan dari pemerintah yang diberikan, seperti berbagai bantuah hingga jaminan gagal panen.
Anda yang mencari kebersamaan saat jelang buka puasa, bisa datang ke Masjid Raya Darus Salam Palangka Raya. Pasti akan menemui suasana berbeda ketika menikmati takjil bersama lebih dari 700 orang di sini.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Taksi beraplikasi, atau lebih sering di sebut taksi online, sudah ‘keduluan’ beroperasi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Namun regulasi tarifnya masih…
Struktur perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) didominasi oleh pertanian. Pada Triwulan I-2018, didominasi oleh tiga kategori utama yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,53 persen), Industri Pengolahan (16,21 persen), dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,43 persen)
Sebelum ada protes dari Komisi B DPRD Kalteng dan DPD Organda, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalteng ternyata juga sudah minta kementerian untuk menutup aplikasi jasa transportasi milik Grab khusus Kalteng.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Perusahaan jasa transportasi dengan aplikasi, Grab, yang baru seumur jagung beroperasi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), yang disebut-sebut salahi aturan,…
Masih dibina Sebagian lahan percontohan di Kalimantan tengah (Kalteng) yang ditanami padi dengan sistem organik sudah menampakkan hasil, bahkan produktifitasnya memuaskan. Namun sebagian belum disebut sebagai padi organik murni. Kenapa?
Di sisi lain pesismistis sebagian kalangan terhadap pembangunan lahan untuk padi organik di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang targetnya mencapai 300 ribu hektare, namun perlahan sudah ada perkembangan yang cukup bagus.
Hal ini untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan atau kinerja pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) agar di akhir RPJMD nanti bisa maksimal terealisasi.
