Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Sejumlah Pemilu di Kalteng Masih Rendah
Respons publik terhadap pesta demokrasi di provinsi yang terkenal dengan falsafah Huma Betang ini, tidak begitu baik.
Tulisan M. Muchlas Roziqin
Anggaran Pilkada Serentak 2018, Kapuas Paling Jumbo
Dari 11 daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Kapuas tercatat sebagai kabupaten dengan anggaran pilkada terbesar.
APBD Pemko Palangka Raya Terkuras Rp28,96 Miliar Untuk Danai Pilkada 2018
Pemerintah Kota Palangka Raya bahkan harus menguras APBD hingga Rp28,96 miliar untuk mendanai pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tahun ini.
Biaya Pilkada Serentak di 11 Daerah di Kalteng Capai Rp376,42 Miliar
Jumlah anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD untuk penyelenggaraan pilkada di 10 kabupaten dan 1 kota pada tahun ini mencapai Rp376,424 miliar.
Ini Rincian Dana APBN yang Dikelola di Kalteng
Jumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang turun ke Kalteng sebesar Rp 358,58 miliar
Serapan Anggaran Tidak Harus 100%, Ini Alasannya
Realisasi serapan anggaran yang tidak 100% atau sesuai pagu ada kalanya dinilai bagus.
Pemprov Gelar Rapat Evaluasi Dana APBN untuk Kalteng
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kordinasi teknis (Rakornis) Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP), Dekonsentrasi, dan Urusan Bersama (UB) tahun anggaran 2017 dan 2018 diiikuti 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Ini Faktor Tidak Optimalnya Dana Desa Menurut DPD RI
Ada beberapa hal yang menjadi faktor tidak optimalnya pelaksanaan alokasi dana desa menurut Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Waduh! 272 Pejabat Pemprov Kalteng Belum Lapor Harta Kekayaan
Sebanyak 272 pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
DPD RI: Tolok Ukur Pembangunan di Indonesia Adalah Bagaimana di Desa
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Komite I, Hudarni Rani mengatakan, tolok ukur pembangunan di Indonesia adalah bagaimana rupa desa.
Ini Kabupaten dengan Realisasi Perekaman KTP Elektronik Terburuk di Kalimantan Tengah
Terburuk kedua dalam capaian persentase perekaman ada di Kabupaten Pulang Pisau. Yang sudah terekam baru 83.894 penduduk atau 72,11 persen.
UU Desa Sudah Umur Empat Tahun, Harus Diawasi Implementasinya
Komite I mendapatkan laporan masih banyak ketidakoptimalan pelaksanaan Undang-undang tentang Desa.
DPD RI Tinjau Progres Dana Desa di Kalimantan Tengah
Dalam kunjungan kerja anggota DPD RI ini Pemprov Kalteng juga menghadirkan anggota KPU, Bawaslu, dan Panwaslu
Aliansi Jurnalis Online Kalteng Segera Dibentuk
Beberapa jurnalis dari berbagai media online sudah sepakat membentuk AJO Indonesia Kalimantan Tengah
Gerindra Kalteng: Ulah Zain Alkim Sepintas Sudah Pelanggaran
Ulah Anggota DPRD Kalteng asal Partai Gerindra, Zain Alkim, yang tidak hanya hadir namun mengenakan atribut partai lain di acara partai lain tersebut, kian disoal. Sebab dinilai telah melakukan pelanggaran.
Kalteng Belum Dapat Jatah Khusus Pendanaan Badan Ekonomi Kreatif
Anggaran di Bekraf ini terbatas sehingga tidak mampu mengakomodasi semua usulan dari 34 provinsi.
Ketua DPD Gerindra Kalteng Belum Ambil Sikap Terkait Dugaan Zain Alkim Lompat Pagar
Zain Alkim merupakan kader Partai Gerindra yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Kalteng.
Kapasitas Perolehan Fasilitas Permodalan Jadi Fokus BE Kraf ke Kalteng
Kelemahannya adalah, ketika berhubungan dengan pinjaman lembaga perbankan. Pelaku usaha kreatif terkendala aset atau agunan sebagai jaminan. Badan Ekonomi Kreatif (BE Kraf) mencoba masuk di area ini, peningkatan kapasitas akses permodalan non perbankan.
Puji Ruang Kuliah Doktoral, Plt Rektor UPR Janjikan Kuliah Umum
Pelaksana tugas (Plt) Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Agus Indarjo memuji perkuliahan program S3 Ilmu Lingkungan UPR. Meskipun, tahun ini baru ada dua angkatan mahasiswa.
Jumlah LPS Radio 19 Unit, KPID Kalteng: Kami Pernah Segel Tiga Radio
Jumlah lembaga penyiaran swasta (LPS) berizin di Kalimantan Tengah (Kalteng) hanya sebanyak 49 LPS. Rinciannya, 19 TV Kabel, 13 TV Analog, dan 17 radio. Sejauh ini, tidak ada penambahan izin baru semenjak 2012 lalu.