Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran meminta pejabat pemerintahan mulai dari Kepala Dinas/badan, Biro, Kepala Bidang/Bagian hingga Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian untuk menjunjung tinggi profesionalisme bekerja.
Banyak kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dicopot. Sebagai gantinya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengangkat Pelaksana Tugas (Plt).
BPK RI mengharapkan penyerahan LKPD lebih cepat it bisa dicontoh daerah lainnya di Kalteng.
Gubernur menekankan ingin menjaga dan menyelamatkan potensi SDA Kalteng baik hasil tambang, kebun, dan lainnya, agar Kalteng bermartabat atas sumber dayanya.
Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Kalteng. Meski sesuai undang-undang ketentuan penyampaian LKPD adalah tiga bulan setelah masa pelaksanaan anggaran tahun berjalan berakhir.
Total pejabat yang mengikuti pelantikan sebanyak 447 orang. Jumlah itu mulai dari jabatan eselon IV hingga eselon II.
Penyerahan dilaksanakan di Aula BPK RI Kalteng Jalan Yos Sudarso 16 Palangka Raya, Senin (19/3/2018) siang, pukul 14.30 WIB.
Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menggelar pelantikan jabatan struktural dari eselon IV hingga eselon II.
Di Balai Hindu Kaharingan ratusan umat berkumpul untuk menyambut kedatangan berbagai kalangan.
Sejumlah pengurus DAD Kalteng mendatangi Balai Hindu Kaharingan di Jalan Tambun Bungai, Kota Palangka Raya, untuk mengucap selamat dan berbagi kebahagian.
Temuan ini diketahui saat Gubernur Kalimantan Tengau, Sugianto Sabran melakukan sidak ke lokasi stokpile PT AKP di Kabupaten Barito Selatan
Kecurangan yang diduga dilakukan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), perusahaan tambang Batubara yang tetap beraktivitas dan memilirkan tongkang batubara di Sungai Barito hingga Maret 2018 meski izinnya berakhir per 19 Oktober 2017 lalu, sudah disampaikan ke Sekretaris Kabinet (Seskab).
Tahun ini, para siswa tidak lagi menghadapi Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), di mana siswa mengerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) seperti tahun-tahun sebelumnya.
Total pejabat yang terkena kewajiban pelaporan LHKPN ini mencapai 523 orang dari pejabat dinas/badan yang ada. Capaian yang tidak sampai 10% ini terungkap saat rapat koordinasi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) awal pekan lalu di kantor Gubernur Kalteng.
CCTV itu tidak hanya mengawasi aparatur sipil negara (ASN), tetapi yang lebih penting adalah kinerja pelayanannya kepada publik.
PT AKT mengantongi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari pemerintah pusat. Izinnya berakhir per 19 Oktober 2017, namun ternyata masih terus beroperasi hingga Maret 2018.
Dalam kurun waktu tidak sampai tiga bulan di 2018 ini, jumlah royalti dari bahan tambang yang diraup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai Rp300 miliar.
Belum adanya payung hukum menyebabkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak bisa menarik pendapatan asli daerah (PAD) dari bisnis kehutanan di bawah binaannya.
Sesuai data, jumlah PNS Pemprov Kalteng ini sebanyak 10.331 orang, termasuk guru-guru SMA/SMK yang memang kewenangannya sekarang di Pemprov.
Ini seiring rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang bakal meniadakan konsep tunjangan daerah sebagai penghasilan tambahan bagi PNS. Sebagai gantinya, adalah tunjangan kinerja.
