Musrenbang Kecamatan Lahei menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun prioritas program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Kantor DPC Partai Gerindra Barito Utara, Jalan A. Yani, Muara Teweh, Kamis, 5 Februari 2026, dan dihadiri jajaran pengurus, kader, serta simpatisan Partai Gerindra.
Hal tersebut disampaikan HM Ikhsan saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Lahei Tahun 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Rabu, 4 Februari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan H. Taufik Nugraha pada Rabu, 4 Februari 2026 menyikapi adanya kasus di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menimpa seorang siswa hingga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi karena tidak mampu memenuhi kelengkapan sekolah.
Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa dengan menyajikan data yang valid dan akurat, demi kelancaran proses pemeriksaan.
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin melalui Asisten II, Bahrum F Girsang menyampaikan bahwa peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Kota Muara Teweh saat ini sudah cukup tinggi, sementara kapasitas ruas jalan yang ada tidak lagi memadai.
Menurut Budi, produk dengan kualitas yang sama dapat memiliki nilai jual yang sangat berbeda apabila didukung oleh merek yang kuat dan terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, pendaftaran kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan diri atas karya, inovasi, dan identitas produk.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun…
Bupati menyampaikan bahwa sertifikat HAKI memberikan kepastian hukum, nilai tambah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor dan pelaku usaha.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini, Rabu 4 Februari 2026 menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Barito Utara dengan Kanwil Kemenkum Kalteng, khususnya dalam mendukung proses legislasi daerah agar lebih berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rakornas 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden, sekaligus memastikan arah pembangunan nasional berjalan selaras hingga ke daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BakesbangPol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, mengatakan audiensi tersebut akan dihadiri Kepala BNNP, Bupati Barito Utara, unsur Forkopimda, pejabat eselon II Pemkab Barito Utara, Direktur RSUD, para camat se-Barito Utara, serta Tim P4GN-PN Kabupaten Barito Utara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan di tingkat pusat, tetapi harus dipahami, disepakati, dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur pemerintahan.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Meranti Dermaga, Gang…
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Dinas Pendidikan Barito Utara dalam memantau kondisi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung pendidikan di wilayah Kecamatan Teweh Baru. Syahmiluddin meninjau ruang kelas, kantor sekolah, perumahan guru, serta proses pengecoran halaman sekolah yang tengah berlangsung.
Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10.50 WIB ini menghanguskan empat rumah warga dan menyebabkan tiga rumah lain terdampak akibat panas dan percikan api, sehingga total ada tujuh rumah yang terdampak.
Bupati Barito Utara?Salahuddin secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan komitmen dalam membenahi sektor ketenagakerjaan melalui langkah-langkah nyata di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Tenaga Kerja?Transmigrasi Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan peningkatan produktivitas.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) guna memberikan ruang legal bagi masyarakat Barito Utara dalam menjalankan usaha pertambangan rakyat secara tertib dan terkelola.
