Sastra dan Budaya Kalteng Harus Terus Dikembangkan
Kalimantan Tengah memiliki banyak cerita rakyat dan warisan budaya yang dapat diangkat menjadi pertunjukan seni, seperti tarian maupun pementasan budaya
Kalimantan Tengah memiliki banyak cerita rakyat dan warisan budaya yang dapat diangkat menjadi pertunjukan seni, seperti tarian maupun pementasan budaya
Kepala Balai Bahasa Kalteng Sukardi Gau mengajak akademisi, pemerintah, komunitas, dan masyarakat bersama-sama melestarikan bahasa, sastra, serta budaya daerah.
Direktur Pascasarjana UPR I Nyoman Sudyana mendorong perguruan tinggi menjadikan sastra dan budaya sebagai inspirasi pendidikan serta pembangunan berkelanjutan.
Pemahaman terhadap KUHP Nasional menjadi kebutuhan bagi perusahaan agar mampu mengantisipasi berbagai risiko hukum dalam operasional perkebunan
HISKI Kalteng memberikan penghargaan dan uang pembinaan Rp1 juta kepada lima peserta terbaik Lokakarya Penulisan Alih Wahana di Palangka Raya.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mendorong cerita rakyat Kalimantan Tengah dikembangkan menjadi tarian dan pertunjukan budaya yang menarik.
Peningkatan PAD memang penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik
Dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi dan sastra daerah.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, mengatakan isu TPPO harus dipahami secara menyeluruh oleh perusahaan perkebunan agar proses perekrutan hingga penempatan tenaga kerja berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan.
Guntur hadir sebagai salah satu peserta yang menghasilkan karya dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pengangkatan cerita rakyat dan tokoh-tokoh lokal merupakan langkah penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat yang lebih luas.
BPHTB sebagai salah satu sumber PAD harus dihitung berdasarkan regulasi, norma, metode, dan standar yang jelas sehingga tidak menimbulkan penilaian yang bersifat subjektif. Ia menegaskan implementasi prosedur yang konsisten penting agar setiap penetapan nilai memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua HISKI Komisariat Kalimantan Tengah, Alifiah Nurachmana, mengatakan kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pegiat literasi, seniman, budayawan hingga masyarakat umum. Bahkan, budayawan Kalimantan Tengah, Guntur, turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan.
FGD dihadiri jajaran pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, di antaranya Sekretaris Bernhard R. Setyawan, serta sekitar 60 perwakilan perusahaan anggota GAPKI. Kegiatan ini menghadirkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pengurus GAPKI Pusat untuk membahas implementasi KUHP baru dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di sektor perkebunan kelapa sawit.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengenalan budaya lokal Kalimantan Tengah kepada para akademisi dan pegiat sastra yang hadir dalam rangkaian kegiatan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya yang digelar HISKI.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas ruang diskusi mengenai sastra dan budaya di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Menurutnya, sastra memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus menjadi media pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan perusahaan terhadap perubahan regulasi hukum yang akan berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP 2025 serta aspek pencegahan dan penanganan TPPO.
Seminar nasional tersebut mengangkat isu strategis mengenai revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, terutama terkait penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Identitas Tunggal atau Single Identity Number untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik nasional.
Pengambilan data dilakukan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. Data yang dihimpun akan memperkaya korpus Bahasa Dayak Ngaju sebagai basis dokumentasi sekaligus pengembangan kebahasaan.
ASN sebagai pelayan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan investasi agar mampu memberikan contoh positif kepada masyarakat.
APHTN-HAN diharapkan menjadi wadah konsolidasi pemikiran para akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam merespons dinamika ketatanegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, legislasi, pelayanan publik, hingga penegakan prinsip negara hukum.