LKPJ 2025 Tuntas Dibahas, Pemkab dan DPRD Kobar Selesaikan Dua Ranperda
Pemkab dan DPRD Kobar menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati Kobar 2025 serta dua ranperda selama masa persidangan II tahun sidang 2025/2026.
Tulisan Wahyu Krida
Transisi Masa Sidang, Wabup Kobar Tekankan Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Wakil Bupati Kobar Suyanto menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif saat transisi masa persidangan II menuju masa persidangan III DPRD Kobar.
DPRD Kobar Susun Agenda Strategis Masa Sidang III
DPRD Kobar menyusun agenda strategis masa sidang III 2025/2026, meliputi pembahasan APBD 2025, KUA-PPAS, ranperda inisiatif, dan rapat kerja komisi.
Ini Tujuan Bimtek dan Kunker DPRD Kobar
DPRD Kobar menggelar bimtek dan kunjungan kerja untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan daerah.
Paripurna DPRD Kobar Tutup Masa Sidang II dan Buka Masa Sidang III
Rapat ini menjadi momentum penting dalam kesinambungan pelaksanaan tugas DPRD Kobar
Juriat Kesultanan Kutaringin Pangeran Abidinsyah Meninggal Dunia, Dimakamkan Hari ini di Surakarta
Kabar duka datang dari keluarga besar Kesultanan Kutaringin. Pangeran Abidinsyah bin Pangeran Ratu Alamsyah wafat, Minggu, 3 Mei 2026, sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Panti Waluyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Hardiknas 2026, Pemkab Kobar Tekankan Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berkualitas
Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
CV Annisa Jaya Bangkit di Pangkalan Bun Targetkan 500 Ekor Sapi Jelang Idul Adha 1447 H/2026
Masyarakat Pangkalan Bun umumnya lebih memilih sapi yang jinak untuk keperluan kurban. Hal ini karena kemudahan dalam proses penyembelihan.
Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kobar Setujui Ranperda Pajak, Usulkan Penundaan Pencabutan Perda HIV/AIDS
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam rapat paripurna ke-6 masa…
Ranperda Pajak Daerah Disetujui, Bupati Kobar Apresiasi Kerja Sama DPRD
Ranperda pajak daerah di Kobar disetujui jadi perda. Bupati Nurhidayah apresiasi DPRD, sementara satu ranperda lainnya masih ditunda pembahasannya.
Fraksi Golkar DPRD Kobar Soroti Masalah Ekonomi, Antrean BBM dan Tata Kelola Perumda Tirta Arut
Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di wilayah Kobar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Fraksi Golkar DPRD Kobar Setujui Ranperda Pajak Daerah, Usulkan Penundaan Ranperda Pencabutan Perda HIV/AIDS
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 29 April…
Kejari Kobar Pelajari Langkah Hukum Lanjutan usai 4 Terdakwa Korupsi Pabrik Tepung Ikan Divonis PN Palangka Raya
Kejari Kobar pelajari langkah hukum usai vonis 4 terdakwa korupsi pabrik tepung ikan, JPU punya waktu 7 hari tentukan sikap lanjutan.
Rapat Paripurna DPRD Kobar Bahas Dua Ranperda Tahun 2026
Dua Ranperda yang dibahas yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan IMS.
DPRD Kobar Tunda Pencabutan Perda HIV/AIDS
DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), menunda pembahasan pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kobar
Anggota DPRD Kobar Reqsi Setiawan saat membacakan hasil rapat gabungan komisi menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.