Tag
Sampai saat ini Pemprov Kalteng belum juga menyampaikan laporan perihal rincian anggaran penanganan Covid-19 ke DPRD Kalteng. Sehingga DPRD mempertanyakan mengenai rincian anggaran Covid-19 Pemprov Kalteng tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Permana Setiawan mengharapkan agar pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran untuk penanganan Covid-19.?
Fraksi PAN menemukan bahwa banyak masyarakat yang luput dari bantuan sosial dari pemerintah daerah. Padahal dalam rilisnya pemerintah sudah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19
Anggota DPRD Kalteng 2 periode ini mencontohkan pembayaran Naskes di RSUD Palangka Raya yang baru dibayar April 2021. Ia berharap insentif Naskes selama pandemi ini bisa dibayarkan tepat waktu atas bersamaan dengan gaji bulanan
Di samping itu kinerja anggaran dalan rangka penanganan dan dampak ekonomi Covid 19 hanya sebesar 75,88 persen juga jaring pengaman sosial 75,88 persen
Informasi mengenai pengelolaan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19 diputuskan sebagai informasi kategori terbuka oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah.
Tim Panitia Khusus (Pansus) pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19 melakukan pengawalan pelaksanaan langkah pemerintah dalam menghadapi Covid-19.
Kalangan anggota DPRD Kalteng kembali mengingatkan agar Pemprov Kalteng menggunakan anggaran penanganan Covid-19 harus dengan bijak.
Pemprov??Kalteng menganggarkan dana Rp100 miliar untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2021.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin mengatakan selama tahun 2020 anggaran bencana Covid-19 hanya terserap 50 persen.
TEMPO.CO , Jakarta - Pimpinan KPK , Firli Bahuri, mengungkapkan modus anggaran penanganan Covid-19 yang diselewengkan untuk kepentingan Pilkada 2020. "Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar…
Jokowi?mengatakan, anggaran tersebut sangat besar, sehingga memerlukan tata kelola yang baik dengan prosedur yang sederhana yang tidak berbelit-belit.
DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat bersama Badan Musyawarah, Rabu 3 Juni 2020. Rapat itu memfokuskan pembahasan terkait RPJMD dan pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan pandemi Covid-19.
Ada sejumlah hal yang didapat dari kunjungan itu, terutama berkaitan dengan pelaksanaan penanganan pasien covid-19 di rumah sakit.
Realokasi anggaran yang sangat besar, membuat Pemerintah harus menunda program pembangunan pada sejumlah pos anggaran yang sudah ditetapkan.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio meminta pemerintah kabupaten agar transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19, maupun dampak sosialnya.
Sekda yakin tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kotim saat ini sudah bekerja secara maksimal dalam menangani darurat Covid-19
