Tag
Bupati Katingan Sakariyas mengaku khawatir dengan wacana kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS ditetapkan oleh pemerintah pusat mulai tahun anggaran 2020 nanti.
Adapun pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah daerah itu terkait program prioritas, baik itu infrastruktur jalan dan jembatan maupun kesehatan dan pendidikan
Dijadwalkan 4 - 19 November 2019 merupakan waktu reses dilanjut langsung dengan pembahasan RAPBD antara mitra kerja komisi
Hasil pembahasan atau bedah draft KUA-PPAS akan dilanjutkan besok bersama eksekutif
Dalam rancangan APBD 2020, program dan kegiatan yang disampaikan ini sudah mencakup kegiatan yang sudah disepakati bersama
Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi belum bisa menyajikan seluruh struktur keuangan pada APBD 2020. Penyebab, agenda paripurna terlalu cepat dijadwalkan oleh DPRD Kotim.
Khususnya wilayah Dapil II Kapuas meliputi Kecamatan Mantangai, Kapuas Barat dan Basarang dalam program pelaksanaan APBD tahun 2019 untuk pembangunan infrastruktur dapat terealisasi
Pemkab Barito Timur akan menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2020 di akhir Oktober ini.
Penyempurnaan pembangunan gedung olahraga (GOR) tipe B standar nasional di Stadion HM Sanusi Pulang Pisau akan ditopang dana reguler dari APBD kabupaten. Hal itu dikatakan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Rabu, 2 Oktober 2019/
Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengatakan bahwa ada beberapa hal penyebab terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Barito Utara.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Utara ternyata hanya memberikan kontribusi kecil terhadap APBD. Hal itu disampaikan Sekda Barito Utara, Jainal Abidin, saat rapat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapat daerah, Kamis, 19 September 2019.
Kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat perubahan asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah
Salah satu faktor penyebab terjadinya usulan perubahan anggaran tahun 2019 ini adalah tidak sesuainya perkembangan terkini dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang direncanakan pada APBD murni
Dinas Sosial Palangka Raya menjamin peserta program JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat gratis yang dibiayai APBD Kota Palangka Raya tetap aktif.
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Pulang Pisau belum mencapai target.
Percepatan perencanaan APBD ini dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya serapan anggaran pada 2020
Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020, Kamis, 1 Agustus 2019.
Jika ada sebuah dinamika yang masih dilakukan pembahasan berkaitan dengan aspirasi dari kedua belah pihak tersebut yang membuat selisih kurang lebih Rp90 miliar
Catatan yang dimaksud terkait larangan membakar hutan untuk ladang oleh pemerintah khususnya untuk kepolisian
Saat ini APBD 2018 masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
