Belum Diasuransikan, Renovasi Gedung Kejaksaan Agung Pakai Duit APBN
Saat ini Kementerian PUPR bersama dengan Universitas Indonesia tengah meneliti kekuatan struktur bangunan, karenb?gedung Kejaksaan itu tergolong cukup tua?yaitu dibangun pada 1970
Tag
Saat ini Kementerian PUPR bersama dengan Universitas Indonesia tengah meneliti kekuatan struktur bangunan, karenb?gedung Kejaksaan itu tergolong cukup tua?yaitu dibangun pada 1970
Rasio gini di pedesaan?turun dari 0,316 pada 2016, menjadi 0,315 pada 2019
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau?Fitra, Misbah Hasan mengatakan hal positif yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau?Jokowi?terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau?RAPBN 2021?adalah anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp 104,2 triliun.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati mengatakan pemerintah terus merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara fleksibel untuk menghadapi berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati mengatakan respons pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau?APBN?menjadi kunci di masa pandemi Covid-19. Dia menuturkan dalam masa pandemi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah memiliki peran sangat penting karena hampir semua sektor publik hingga swasta terkena imbas pandemi.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah terus menjalankan langkah penanganan dampak pandemi Covid-19 secara komprehensif.
Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran memperbolehkan masayrakat penerima bantuan melalui APBN untuk mendapatkan bantuan lagi dari Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Bantuan Langsung Tunai, dengan beberapa persyaratan.
Untuk APBN 2021 pemerintah sudah memulai pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan pada sidang paripurna di DPR pada 12 Mei 2020
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung sepenuhnya rencana pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran dalam APBN bagi penanganan kesehatan maupun pemberian jaminan sosial dan insentif ekonomi UMKM guna mengatasi dampak mewabahnya COVID-19.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kementerian serta seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran di APBN dan APBD untuk beban biaya penanganan pasien yang terpapar virus Corona atau COVID-19.
Presiden Joko Widodo memerintahkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) untuk tiga hal yaitu bidang kesehatan untuk pengendalian COVID-19, jaring pengaman sosial serta insentif bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya, Albert Tombak mengungkapkan, pembangunan jembatan di Kecamatan Rakumpit?bakal menggunakan dana APBN.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah (Kalteng) Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Kalteng tahun anggaran 2020 mencapai Rp 24,42 triliun.
Adanya tekanan dari penerimaan yang sangat besar, terutama dari kondisi ekonomi, sehingga muncul kemungkinan defisit anggaran 2019 melebar
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Shaleh meminta kepada pemkab jangan hanya mengandalkan APBD saja untuk pembangunan. Mengingat peluang untuk dapat dana di pusat cukup…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kelanjutan pembangunan untuk irigasi lahan pertanian di Desa Jamut, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Untuk mengantisipasi pasokan air saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Kobar ngebut membangun embung di titik-titik rawan karhutla. Tercatat,…
KABAR gembira datang dari Kotawaringin Barat. Daerah ini, bulan depan akan memiliki sebuah pabrik tepung ikan. Sudah tentu, hal ini bukan hanya penciptaan lapangan kerja baru. Tetapi juga rantai…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Sebanyak Rp150 miliar lebih anggaran pembangunan untuk Kabupaten Barito Utara, dipangkas pemerintah pusat. Pemba ngunan beberapa sektor di Barut terancam gagal. Pasalnya,…
BORNEONEWS, Kobar - Hingga pertengahan 2016, nasib Tunjangan Nonsertifikasi bagi guru belum bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), belum juga ada kejelasan. Padahal, anggaran…