RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Terlilit Hutang, Wagub Kalteng: APIP Akan Tindaklanjuti
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya terlilit hutang kewajiban bayar sampai Rp120 miliar untuk obat, alkes sampai uang jasa pegawai.
Tag
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya terlilit hutang kewajiban bayar sampai Rp120 miliar untuk obat, alkes sampai uang jasa pegawai.
Ketua Komite Telaahan Sejawat Ekstern (TSE) Iskandar mengingatkan peran penting Telaahan Sejawat Ekstern (TSE) sebagai salah satu tolak ukur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring mengingatkan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga efisiensi dan akuntabilitas kegiatan pemerintah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mengatakan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian bersama.
Inspektur Inspektorat Kalteng?Saring berharap kedepan program sertifikasi kompetensi pengawasan tak hanya bagi pimpinan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).
Dalam rangka mencegah kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, maka perlu meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Irjen. Pol Tomsi Tohir Balaw menyampaikan ada beberapa agenda utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia.
Di samping itu menurutnya kegiatan diskusi bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergi dalam pengawasan keuangan dan aset desa
Handoyo menyebut sebagai pengawas internal, inspektorat di lingkungan pemda, selama ini perannya harus maksimal meski posisinya berada di bawah Sekda secara langsung, sehingga tidak jarang ada oknum yang memandang rendah posisi itu. ?
Untuk penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, terencana, serta efektif dan efisien
Upaya pemerintah dalam membangun akuntabilitas dikembangkan melalui upaya-upaya yang terukur melalui dua pilar akuntabilitas? yaitu peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran mengatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang handal diperlukan untuk memerangi korupsi.
Pemberian kesempatan sampai dari 50 hari kalender dapat melampaui tahun anggaran sebagaimana diatur Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018. Pasal ini sebagai pertimbangan PPK yang akan memutuskan kontrak sepihak
Pengaturan pemutusan kontrak Pbj telah diatur dalam Pasal 118 Permen PUPR No 14 Tahun 2020 yang merinci jenis-jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh (calon) penyedia atau PPK
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan integritas dan Kapabilitas dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah melakukan penandatangan APIP dan APH di Kota Palangka Raya