Tag
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Tirta Sutedjo memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
Koordinator Bidang Sanitasi Direktorat Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian PPN/Bappenas Wahanudin Laisa menyatakan upaya-upaya praktik baik dalam penyusunan sanitasi sekolah perlu dikembangkan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan ekonomi Indonesia pada 2024 diprediksi tumbuh lebih kuat dibanding tahun 2023.
Plt. Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti mengatakan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pajak untuk kemandirian finansial.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)?berupaya menempatkan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan jangka panjang.
Koordinator Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas Dinar Dana Kharisma mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) perlu berperan lebih dalam program perlindungan sosial yang adaptif atau?adaptive social protection.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng berharap Badan Perencanaan PemBadan Perencanaan Pembangunan Daerah?Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng berharap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat menguatkan generasi milenial.angunan Nasional (Bappenas) dapat menguatkan generasi milenial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan semua pihak perlu berkolaborasi untuk mengatasi tujuh isu pembangunan kepariwisataan di Indonesia, agar terwujud pariwisata yang berkualitas.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mendorong investor untuk menggunakan skema?blended finance?dalam berkontribusi mencapai program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas, Guspika mengingatkan tugas pejabat fungsional di lingkup Pemprov Kalteng.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menandatangani Nota Kesepahaman Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional kemarin, Rabu, 15 Juni 2022.
Kementerian PPN/Bappenas dan OJK menyepakati lima poin penting dalam nota kesepahaman Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang ditandatangani kemarin, Rabu, 15 Juni 2022.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa dalam 1st Development Working Group (DWG) Meeting, menyampaikan Indonesia berkomitmen meningkatkan kolaborasi G20 untuk mengatasi berbagai tantangan akibat dampak pandemi.
Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas, Agung Indrajit mengatakan SDI mendorong integrasi dan pelaksanaan tata kelola data nasional.
Sementara itu, Suharso Monoarfa mengatakan?pembangunan IKN demi mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Pemerintah sejak 2019 mempersiapkan IKN baru di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajam Pasert Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. IKN tersebut bernama Nusantara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) 2030 sebesar Rp67 ribu triliun, dengan selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp14 ribu triliun.
Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) merampungkan Kajian Sektor Manufaktur Indonesia 2021 yang membahas urgensi industrialisasi sebagai bagian dari redesain transformasi ekonomi Indonesia.
Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Abdul Malik Sadat Idris mengatakan penyediaan pasokan air yang memadai dapat berkontribusi untuk mengendalikan penurunan muka tanah di Pantura.
Pemutakhiran rencana induk yang dilakukan oleh tim Bappenas ini diharapkan menghasilkan tersedianya dokumen desain induk pembangunan food estate yang menjadi program strategis nasional
