Bencana Karhutla Gambut Parah, Anggota DPRD Kotim Desak Langkah Nyata Menteri Kehutanan
Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu mengatakan, karhutla yang berlangsung dua bulan lebih telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
Tag
Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu mengatakan, karhutla yang berlangsung dua bulan lebih telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
"Kejadian ini pasti kalau berbicara evaluasi, kita meminta kepada pemerintah pusat karena kewenangannya, baik melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga perizinan-perizinan ini semua ada di tangan provinsi maupun pusat,"
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pakta integritas menjadi penegasan kesepakatan agar seluruh pihak menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional tanpa campur tangan yang dapat mengganggu proses pengadaan.
"Jembatan itu sudah puluhan tahun dibuat menggunakan kayu ulin dan kondisinya sangat parah, sehingga tidak layak lagi. Padahal, akses tersebut sangat dibutuhkan guru maupun sekitar 600 siswa SMA Negeri 1 Samuda,"
"Banyak warga yang menyampaikan bahwa mereka kesulitan air bersih karena air PDAM pun berasa asin, makanya saya berusaha semampunya membantu dengan membagikan air bersih ini,"
Dadang menegaskan, Disdik tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah. Instansi tersebut harus memastikan seluruh sekolah yang berada di bawah kewenangannya menjalankan ketentuan sesuai kondisi kualitas udara.
Eddy mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses menunjukkan masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya teratasi. Beberapa di antaranya bahkan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelangsungan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Eddy mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Kondisi kemarau panjang membuat sumber air semakin terbatas, sementara air baku di sejumlah wilayah yang telah mendapat layanan PDAM terdampak intrusi air laut.
"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah tegas Camat Mentaya Hilir Selatan. Apa yang disampaikan beliau itu bukan keluhan baru, itu adalah jeritan lama masyarakat Dapil III yang saya wakili. Jalan M. Noor itu urat nadi ekonomi warga Samuda dan sekitarnya,"
Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) I M Kurniawan Anwar mengatakan, kebutuhan PJU di ruas tersebut bukan sekadar persoalan penerangan, tetapi berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan dan keamanan masyarakat.
Rimbun meminta pemerintah tidak langsung melakukan penindakan terhadap masyarakat peladang, tetapi terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai aturan tersebut hingga ke tingkat desa.
Ketua DPRD Kotim Rimbun menilai jabatan kepala dinas harus dibarengi kemampuan menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ia bahkan meminta pejabat tersebut mundur apabila tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Komisi III berencana mengundang IDI untuk membahas secara khusus persoalan tersebut. Dinas Kesehatan Kotim juga akan dilibatkan karena puskesmas berada dalam struktur Dinas Kesehatan.
Rimbun menyampaikan desakan tersebut setelah menerima keluhan dari dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di sejumlah puskesmas. Mereka mempertanyakan perbedaan pemberian insentif dengan dokter yang bertugas di rumah sakit.
Rimbun mengatakan keluhan tersebut berkaitan dengan perbedaan pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Padahal, dokter puskesmas memiliki beban dan waktu kerja tidak lebih ringan dibandingkan dokter di rumah sakit yang berada di kota.
"Kita minta untuk lebih maksimal lagi dalam rangka keikutsertaan penanganan karhutla,"
"Kami menyampaikan selamat bertugas kepada Sekwan yang baru dan jajaran yang bergeser ke Sekretariat DPRD. Kami berharap ada sinergi antara anggota DPRD, pimpinan, dan sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik,"
Menurut Imam, tugas Sekretariat DPRD pada dasarnya berfokus pada fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD serta menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah dengan legislatif dan eksekutif.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha mengatakan, kondisi itu membuat DPRD belum dapat menentukan solusi utama sebelum seluruh pihak menyerahkan data dan dokumen pendukung.
Pj Sekda Kotim baru saja berganti yang sebelumnya dijabat oleh Umar Kaderi, sekarang diisi oleh Diana Setiawan. Pergantian tersebut ditandai dengan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Kotim Halikinnor pada Jumat, 11 September 2026.