Bawaslu RI Siapkan Program Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula
"Kami punya program namanya pendidikan politik, yang salah satunya adalah 'Bawaslu goes to school'
Tag
"Kami punya program namanya pendidikan politik, yang salah satunya adalah 'Bawaslu goes to school'
Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Bachtiar Baetal mengatakan, pihaknya menggencarkan sosialisasi terkait sanksi bagi pelaku politik uang, terutama menjelang pemilu dan pilkada yang akan datang.
Terkait dengan program-program yang dimiliki Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan atau Pilkada serentak tahun 2024 dan upaya-upaya pencegahan atau antisipasi yang dilakukan dalam tahapan Pemilihan.
Anggota Bawaslu RI, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sekaligus Launching Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Best Western Hotel pada Senin, 5 Agustus 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) rawan lantaran berpotensi terjadinya gesekan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan perlu ada kebijakan baru yang membuat kepala desa dapat menindaklanjuti saran dan perbaikan Bawaslu atau hasil pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap (DPT).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut persiapan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 akan menyesuaikan perkara yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Totok Hariyono meminta jajarannya menyiapkan dan mengumpulkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan selama tahapan Pemilu 2024 untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat pelanggaran etik dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendominasi dari 1.200 kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pelaksanaan kampanye peserta Pemilu 2024 di lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tidak disertai pelanggaran hingga memunculkan unsur kebencian.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mencatat sedikitnya empat persoalan utama yang dihadapi menjelang Pemilihan Umum 2024 dan lembaga itu telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasinya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunjuk anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI selagi Rahmat Bagja menjalani perawatan usai jatuh pingsan saat menghadiri Peringatan HUT Ke-77 Bhayangkara, Sabtu (1/7).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap seluruh anggota KPU RI dan Bawaslu RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan para aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu harus cuti.
Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).
Lolly?menyebutkan isu strategis pertama adalah persoalan netralitas penyelenggara pemilu yang harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik terhadap pemilihan umum lebih kredibel dan akuntabel.
Peluncuran IKP 2024 ditandai secara simbolis dengan penekanan tombol oleh Bagja dan seluruh anggota Bawaslu RI, yakni Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu, 9 Agustus 2020.