Tag
Universitat?yang sudah diberikan sosialisasi oleh BPDPKS menurut Zaid sangat diharapkan keterlibatannya sebagai lembaga mitra untuk mengikuti program BPDPKS tersebut, khususnya Program Grant Riset Sawit
Hadirnya BPDPKS, lanjut Zaid, diharapkan dapat menjembatani dan memfasilitasi agar kelapa sawit rakyat dapat menerima manfaat secara langsung dari dana sawit yang ada.
Putri menjelaskan dalam setiap sosialisasi yang dilakukannya dirinya selalu memberikan edukasi terkait potensi kelapa sawit ini di Indonesia.
Kepala Divisi UKMK Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS?Helmi Muhansyah mengatakan, BPDPKS memiliki peran untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang berasal dari pungutan ekspor produk kelapa sawit Indonesia.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS bersama Anggota DPR RI, Yessy Melania memperkenalkan kebaikan Sawit di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu, 25 Februari 2023.
Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah mengatakan bahwa potensi sawit di Kalimantan Barat sangat besar. Maka tidak heran jika Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dan Aspekpir melalui program kemitraan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek UMKM Bina Industri Koperasi Sejahtera atau Bikopra di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat-Kalbar pekan lalu.
Ketua Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir Kalimantan Barat, YS Marjitan mengatakan bahwa gelaran ini Bimbingan Teknis atau Bimtek UMKM Bina Industri Koperasi Sejahtera atau Bikopra di Pontianak, Provinsi Kalbar pekan lalu bertujuan untuk meningkatkan kemitraan.
Ketua Umum Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir, Setiyono mengajak koperasi unit desa atau KUD dalam perkebunan kelapa sawit rakyat untuk bangkit kembali.
Ketua Umum Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir, Setiyono mengatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat mencapai 1,9 juta hektare.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dan Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir melalui program kemitraan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek UMKM Bina Industri Koperasi Sejahtera atau Bikopra di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat-Kalbar.
Kepala Divisi Program Pelayanan yang menangani program litbang di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS?Arfie Thahar menyampaikan, kegiatan sosialisasi dan pembekalan tentang Program Grant Riset Sawit dan bagaimana penulisan proposal riset diselenggarakan BPDPKS dapat diikuti dan terbuka untuk semua lembaga penelitian.
Dalam rangka upgrading kapasitas peneliti di Perguruan Tinggi terkait dengan penelitian kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembekalan tentang Program Grant Riset Sawit dan bagaimana penulisan proposal riset yang baik.
Kepala Divisi Program Pelayanan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Arfie Thahar mengatakan bahwa pada tahun 2023 ini BPDPKS akan meningkatkan jumlah penerima manfaat program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit atau PKS sebanyak 2 kali lipat.
Wakil Menteri Keuangan RI Prof Suahasil Nazara mengatakan, kegiatan Kemenkeu Satu bersama dengan Badan Pengelola Dana Perusahaan Kelapa Sawit atau BPDPKS sebagai BLU di bawah Kemenkeu akan berlangsung sepanjang tahun 2023.
Badan Pengelola Dana Perusahaan Kelapa Sawit atau BPDPKS sebagai BLU dibawah Kemenkeu mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan, bertempat di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Barat pada tanggal 8-10 Februari 2023.
Standar produktivitas untuk program replanting 10 ton TBS/ha/tahun dengan Kerapatan Tanaman < 80 pohon/ha.
PSR menjadi sangat penting lantaran selain mengatasi masalah tingkat produktivitas di kebun sawit rakyat, juga menjadi upaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani.
Revisi terutama dilakukan menurut Edy pada beleid ISPO tersebut akan dimasukan sektor hilir dan diperkuat dengan upaya kerjasama antara kementerian dan lembaga, termasuk menerapkan prinsip transparansi.
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunao?Kementerian Perekonomian?Edy Yusuf mengatakan, pemerintah terus mendorong kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN-KSB guna mencapai tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan.
Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Deri Ridhanif memaparkan alur yang harus ditempuh petani sawit mandiri jika ingin mendapat dukungan dana BPDPKS sebesar Rp30 juta per hektar per Kepala Keluarga.
