Gubernur Kalteng: Kades Jangan Sampai Korupsi Dana Desa!
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memberi peringatan kepada ribuan Kepala Desa (Kades) se-Kalteng agar tidak terseret perbuatan korup terhadap Dana Desa.
Tag
#Dana Desa
Polres Gunung Mas Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Dan ADD Kasintu
Kasus korupsi DD dan ADD melibatkan mantan kepala Desa Kasintu berinisial TD, 47. Saat ini kasus korupsi itu terus dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Gumas.
Pemkab Kotawaringin Timur Harus Aktif Berikan Pemahaman Penggunaan Dana Desa
Penggunaan dana desa harus terukur dan terlaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan
Pencairan Dana Desa Tunggu Evaluasi Gubernur Kalteng
Pada tahun 2018 ini, pencairan anggaran untuk desa (DD dan ADD) terbagi dalam tiga tahap. Yakni tahap pertama sebesar 20%, kedua sebesar 40% serta ketiga 40%.
Kades Jangan Main-main Dengan Dana Desa
Terseretnya sejumlah kepala desa harus dijadikan contoh, agar penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai koridor hukum.
Ketua DPRD Barito Selatan Minta Penggunaan Dana Desa Transparan
Program yang akan dilaksanakan menggunakan DD wajib disampaikan Kepala Desa secara terbuka serta mendapat persetujuan dari masyarakat,
Arahkan Dana Desa untuk Bentuk BUMDes
Keberadaan BUMDes dinilai bisa menggerakkan perekonomian desa. Apalagi, banyak potensi yang bisa digarap.
Pemkab Pulang Pisau akan Buat MoU dengan TP4D
Pendampingan itu dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah desa.
Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Harus Bersinergi
Masih ada sejumlah desa di mana BPD dan Kades jalan sendiri-sendiri. Bahkan, apa yang diprogramkan oleh Kades justru BPD tidak tahu menahu sama sekali. Padahal setiap kegiatan desa harus melalui pembahasan bersama.
Ketua DPD Ajak Pers Turut Awasi Dana Desa
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang minta pers dalam pengawasan Dana Desa. Ini ia katakan dalam Dialog Pers di Padang.
4 Desa Tidak Bisa Mencairkan Dana Desa Tahun Ini
Sebanyak empat desa di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tidak bisa mencairkan dana desa tahun ini. Keempat desa itu yakni Desa Kubu dan Sekonyer, Kecamatan Kumai, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada dan Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng.
Keberadaan TP4D Tingkatkan Kinerja Aparatur Desa
Semakin besar dana desa yang mengalir ke desa sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Pemerintahan Desa Diminta Proaktif Laporkan SPJ dan Rencana Pembangunan
Laporan SPJ Dana Desa berkaitan dengan kecepatan pencairan anggaran selanjutnya. Pemerintah desa pun diminta lebih proaktif.
Dana Desa Jangan Kebanyakan untuk Kegiatan Seremonial
Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dititik-beratkan pada pembangunan fisik. Diperlukan pengawasan bersama agar pembangunan di desa jangan sampai melenceng dari UU Desa.
Perkara Dana Desa Tumbang Maya Akan Segara Diserahkan ke JPU
Kasus dugaan korupsi ini menjerat Mantan Kades Tumbang Maya, Lilis, sebagai tersangka.
Desa Palurejo Bakal Tidak Dapat ADD dan DD 2018
Pejabat kepala desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan ADD dan DD 2017, sehingga akan menghambat kucuran dana di 2018
DPRD Gunung Mas: Anggaran Dana Desa dan ADD Harus Dimanfaatkan Dengan Baik
Setiap tahun dana desa dan ADD terus bertambah, sehingga penggunaannya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
DPRD Sepakat Pemkab Bartim Bentuk Tim Evaluasi Anggaran Dana Desa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur sepakat dan sependapat dengan rencana pemerintah setempat membentuk 10 tim evaluasi Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2018.
Tersangka Tipikor Dana Desa Minta Jaksa Seret Bendaharanya
Saat ini bendahara desa masih sebatas sebagai saksi. Tersangka Pj Kepala Desa Tumbang Bajanei meminta kepada jaksa agar bendara desa juga dijadikan tersangka
Di Kapuas Draf Perbub ADD dan DD Masih Terganjal Perda
Setiap tahun proses pencairan ADD dan DD selalu ada perubahan, sehingga perlu dibuat aturan baru seperti peraturan bupati