Tag
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Saan Mustopa menargetkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dapat selesai pada pertengahan 2021.?RUU Pemilu?ini rencananya juga akan memuat tentang peradilan pemilu.
TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mendesak DPR menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan…
Polda Metro Jaya telah membebaskan 19 orang yang ikut ditangkap saat rusuh demo penolakan?Omnibus Law?di depan Gedung DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.
Hal itu dia sampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hari ini
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung tertutup antara Komisi Hukum DPR dan KPK yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 7 Juli 2020, mendapat kritikan Bambang Widjojanto.
Sidak ke rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu agenda Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di markas KPK.
Rapat yang berlangsung tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik
Komisi III DPR meminta KPK mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi corona atau Covid-19.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya membahas sejumlah perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI di markas KPK, Selasa (7/7/2020).
Kalung eucalyptus yang dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertanian diklaim Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) mampu menangkal virus COVID-19.
Alasan dicabutnya RUU PKS dari Prolegnas 2020 karena masih menunggu penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
Herman pun mendesak Polri tegas dan tak pandang bulu dalam mengusut ksaus tersebut. Ia mengingatkan hukuman terhadap narkoba harus tajam ke segala pihak
PP Muhammadiyah sebelumnya telah meminta Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR yang menyatakan tak akan membahas RUU HIP. Namun ternyata pemerintah tak kunjung mengirim surat tersebut
Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk rancangan APBN 2021 atau RAPBN 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja yang digelar selama lebih-kurang sembilan jam antara Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, dan Badan Pusat Statistik pada Senin, 22 Juni 2020.
RUU HIP disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada 12 Mei 2020. Sejak itu, pro kontra mengenai RUU ini ramai dibahas. Penolakan juga terus bergulir
Untuk tahap pertama, anggaran Pilkada 2020 yang siap direalisasikan berjumlah Rp 1,02 triliun, bersumber dari APBN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan DPR mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pentingnya transparansi dan perlakuan anti diskriminasi dalam membuat aturan.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said berharap, kebijakan normal baru segera diimplementasikan di tengah pandemi Covid-19. Kalau tidak, ekonomi Indonesia bakal karam.
Ketua Komisi Agama DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi sedang rapat internal menyikapi keputusan sepihak Kementerian Agama yang meniadakan pemberangkatan?haji?2020.
Merujuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah, keputusan terkait penyelenggaraan haji harus diputuskan pemerintah bersama DPR
