Tag
Di tengah prahara COVID-19, keuangan negara di era Joko Widodo semakin seret saja. Penerimaan dari pajak sulit diharapkan, kini, pemerintah hanya bisa bersandar kepada Surat Berharga Negara (SBN) saja.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat kompak menyetujui usulan pemerintah agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar pada 9 Desember 2020. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu yang digelar hari ini, Rabu, 27 Mei 2020.
Politikus Partai Gerindra itu berjanji membawa masalah ini dalam rapat kerja antara Komisi Hukum dan Menkum HAM
?Anggota Satgas Lawan Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat, Andre Rosiade membantah ada instruksi atau pemaksaan terhadap dokter agar memberikan?Herbavid-19 kepada pasien Covid-19.
TEMPO.CO , Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Covid-19 sebagaimana keputusan rapat Badan…
Komisi IV akan kembali meminta keterangan kepada Kementerian pada Senin, 4 Mei 2020
Badan Pangan Nasional nantinya memiliki tugas yang berbeda dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) sehingga keduanya bisa saling menguatkan fungsi
DPR angkat bicara terkait dengan dugaan sebagian pihak terkait potensi terjadinya korupsi dalam anggaran pelatihan kartu pra kerja.
Pemerintah bersama dengan DPR memiliki pandangan yang sama untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka pada Jumat, 24 April 2020, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.
Satgas yang dibentuk oleh individu-individu dan fraksi-fraksi tertentu itu merupakan tugas pribadi dan bukan resmi bentukan dewan
DPR berharap cabang olahraga tertib menggunakan anggaran yang telah disepakati bersama Kemenpora
Baleg DPR akan mengundang semua pihak untuk menyampaikan masukan. Saat ini, kata dia, sudah banyak kelompok buruh yang menyatakan ingin audiensi
Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhayati Monoarfa meminta pemerintah tegas menetapkan?larangan mudil?di tengah pandemi virus?corona. Menurut Nurhayati, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini hanya bersifat imbauan dan berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.
Komisi XI DPR mendukung upaya Bank Indonesia (BI), OJK, LPS dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter, industri jasa keuangan, stabilitas sistem keuangan dalam mengatasi dampak COVID-19 baik yang sudah dilakukan maupun yang akan diputuskan untuk pencegahan ke depan.
Agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi wabah covid-19, anggota DPR RI Mukhtarudin meminta Pemerintah Daerah (Pemda) terus memberikan edukasi tentang covid-19.
Kelompok masyarakat sipil menilai Dewan Perwakilan Rakyat ingin memanfaatkan pandemi Corona untuk membahas?omnibus law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai kontroversial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBHI) Asfinawati mengatakan DPR semestinya berhenti membahas?RUU yang berpotensi merampas hak dasar rakyat, apalagi di tengah pandemi.
Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mengapresiasi peran dari Polri, dan seluruh jajaran dari tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek karena sudah berperan aktif dalam penanganan penyebaran virus corona atau covid-19.
Komisi II DPR RI resmi menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020, setelah menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) membeli 40 ribu unit alat rapid test Covid-19, untuk mendeteksi penyakit yang timbul akibat virus?Corona.
TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Mufida Kurniasih menilai hal utama yang harus dilakukan terkait penanganan virus Corona atau COVID-19 adalah meningkatkan kesiagaan dan…
