DPRD Kobar Dukung Pengembangan Kopi di Desa Penyombaan
Dengan dimulainya penanaman kopi di Desa Penyombaan ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian
Tag
Dengan dimulainya penanaman kopi di Desa Penyombaan ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian
DPRD Kobar juga menyoroti fasilitas pendukung di puskesmas maupun puskesmas pembantu di pedalaman
Terkait dengan adanya pengurangan kuota peserta BPJS Kesehatan oleh Pemkab Kobar, maka anggota DPRD Kobar meminta agar hal tersebut bisa disosialisasikan ke masyarakat.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengajak serta mendorong semua pihak, baik Instansi pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat untuk bersama terlibat dalam mengatasi banjir di wilayahnya masing-masing.
Peberbitan Perda untuk FPRB dan TRC, karena kaitannya dengan anggaran dalam mengatasi bencana yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat
Perusahaan daerah yang ada di Kobar, seperti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera Kobar, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kobar.
DPRD siap mendorong dari sisi penganggaran, namun harus ada kemauan dari dinas perhubungan sebagai pemangku kebijakan
Pembagian bibit kopi garis?oleh?bupati?sebagai bukti nyata dari seorang pemimpin daerah yang peduli terhadap lingkungan?untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan serta memiliki varietas atau tanaman unggulan dari tanaman kopi
Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pendapatan asli daerah atau PAD, Komisi B DPRD Kobar menggelar rapat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan atau Diskanla Kabupaten Kobar, Kamis, 20 Februari 2020.?
Mulyadin melihat pembangunan dan layanan RSUD Sultan Imanuddin saat ini semakin baik, sehingga ke depanya harus terus ditingkatkan untuk pelayanan prima
Seperti Raperda pencabutan tempat izin usaha?sudah ada petunjuk atau aturan lebih tinggi dari presiden dan kemudian ditindaklanjuti peraturan Mendagri, sehingga di daerah juga harus melaksanakan ketentuan tersebut
Karena sampai saat ini?surat tersebut tidak kunjung diberikan dan mereka tidak bisa melakukan tindakan apapun
Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, Wakil Ketua ll DPRD Kotawaringin Barat Bambang Suherman meminta aparatur pemerintah jangan menggunakan fasilitas hotel yang nunggak pajak.
Ke 4 Raperda tentang Pembentukan RSUD, Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Usaha, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Raperda Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi perhatian. Anggota DPRD Kobar Sri Lestari pun berharap jangan sampai ada…
Saat ini wabah DBD mulai meningkat di Kobar, sehingga perlu pencegahan oleh masyarakat sendiri
Ke depan kegiatan yang baru pertama kali diadakan di Pangkalan Banteng ini, dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga menjadi agenda tahunan
Komisi A DPRD Kobar melakukan monitoring ke beberapa kecamatan di Kobar. Hasilnya, masih ada pusat kesehatan masyarakat atau Puksesmas yang kekurangan sumber daya manunsi (SDM) tenaga kesehatan.
Dalam monitoring yang dilakukan DPRD Kobar, anggota komisi A temukan sejumlah kekurangan diberbagai puskesmas di Kobar.
Masalah ini cukup rumit, karena berdiri diatas lahan milik mantan kades lama dan atas nama istrimya, kemudian minta ganti rugi dengan harga Rp 2 miliar lebih, sementara dana yang disiapkan APBDes hanya Rp 250 juta