Tag
Anggota DPRD Barito Utara, Wardatun Nurjamilah mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2021 tahap pertama ini merupakan program yang sangat bagus dari Pemerintah Pusat.
Saat ini 30 persen dari 326.476 posisi PPPK untuk guru sudah terisi. ?Ia mengatakan guru honorer yang belum lolos dalam seleksi tahap pertama bisa mengikuti seleksi tahap kedua dan tahap ketiga
Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah serahkan secara simbolis uang santunan kematian kepada keluarga Alm. Sabri yang sebelumnya menjadi guru honorer pengajar pendidikan kesra di kota setempat.
Kabar gembira menyelimutj?Tenaga Pendidik atau Guru honorer yang lulusan strata satu (S-1) pasalnya mereka akan menerima kenaikan gaji.?Jika sebelumnya honor mereka per bulan sebesar Rp575, kini naik menjadi Rp700 ribu per bulan.?
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Satreskrim Polres Kotawaringin Barat (Kobar) mengungkap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Motifnya tersangka berinisial M (30) yang merupakan guru honor di…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Tengah terus memperjuangkan guru honorer di provinsi ini supaya bisa menjadi ASN. "Minimal para guru honorer yang ada…
Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, turut berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di daerah itu. Harapannya, para guru honorer ini bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).?
Ketua DPRD Gunung Mas, Akerman Sahidar mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kepada guru-guru honorer, dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2021.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI) menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada guru-guru honorer, dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2021.
Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya, Mukarramah mendorong agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson mendorong?agar pemerintah kabupaten meningkatkan kesejahteraan guru honorer, khususnya bagi yang ada di daerah pelosok.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawathy Darland Atjeh mengungkapkan pada saat melaksanakan reses ke SMAN 1 Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gumas selain menerima usulan peningkatan Sapras pendidikan ada juga usulan terkait kesejahteraan para guru honorer.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan peserta seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berusia 40 tahun ke atas akan mendapatkan afirmasi dalam seleksi.
Kinerja guru sebagai PPPK akan menjadi bagian dari pertimbangan penting dalam penerimaan CPNS. Kemendikbud terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya
Nurhidayah mengatakan dengan terlindunginya seluruh tenaga pengajar dan guru honorer di Kobar dapat menambah semangat dan meningkatkan kesejahteraan para guru
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun?menggelar Sosialisasi Virtual Tertib Administrasi Kepesertaan Guru Honorer Se-Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa, 1 Desember 2020.
PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021
BSU ini?diberikan kepada guru honorer baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun tenaga pendidik honorer di perguruan tinggi
Kemendikbud juga menyediakan materi persiapan untuk para pendaftar. Nadiem menjelaskan hal itu dilakukan agar para guru honorer tersebut mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi tersebut
Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak
