Tag
Sebagai langkah lanjutan, pihak kecamatan bersama lurah dan damang adat berencana menerapkan aturan hukum adat untuk menertibkan perilaku masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah di Pasar Parenggean.
Diskusi Ilmiah,@ Peran masyarakat hukum adat dalam pembangunan daerah dan NKRIL berlangsung dinamis dan menghadirkan berbagai pandangan strategis. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H Edy Pratowo.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memperkuat referensi tentang sejarah kepolisian dan hukum adat di perpustakaan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus berinovasi dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor paparkan upaya pemberantasan narkotika dalam hukum adat di hadapan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI) Marthinus Hukom.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) Jakarta St. Laksanto Utomo mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.
Bupati Seruyan?Yulhaidir membuka Workshop Kebijakan Hukum? Adat Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional, Senin, 9 Januari 2023.
Herson mengatakan dasar hukum MHA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat/?
RKUHP disebut memasukkan pasal pemidanaan atas perbuatan melawan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun maksud dari hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat.
Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim) Untung mengharapkan, penerapan sanksi adat yang saat ini dirancang oleh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang bersama damang, tidak bertentangan dengan hukum positif.?
Camat Mentawa Baru Ketapang, Eddy Hidayat Setiadi mengumpulkan seluruh stakeholder terkait seperti Dewan Adat Dayak Kotim, damang, satuan polisi pamong praja, dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum di aula kecamatan di Jalan Lingkar Kota Selatan, Kamis 28 Juli 2022.?
Berbagai upaya komunikasi telah dilakukan kepada masyarakat baik melalui media, maupun secara langsung. Namun hal ini tak mampu mengubah kebiasaan buruk masyarakat, membuang sampah sembarangan.?
Era globalisasi dapat menimbulkan berbagai perubahan, termasuk dalam gaya hidup. Akibatnya masyarakat cenderung memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih mudah dan praktis jika diterapkan dibanding budaya lokal
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penegakan hukum adat harus dijunjung tinggi bersamaan dengan adat-istiadat serta budaya Huma Betang. Hal itu untuk menyikapi kemajemukan kehidupan masyarakat saat ini.
Ratusan elemen masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur mendatangi kantor Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Sampit.
Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) menginginkan agar hukum adat yang telah berlangsung secara turun-temurun di berbagai daerah dapat direvitalisasi guna mendukung pengelolaan sumber daya laut nasional.
Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (PPMHAD) sudah dibahas antara DPRD dan Pemprov Kalteng.
Ketiadaan ?hukum yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat adat di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Hal ini dapat menyebabkan persoalan klaim atas wilayah adat termasuk hutan adat. Karena itu, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat sangat dinanti.
Saat ini, di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?belum diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Namun, pemerintah berencana menerapkan hukum adat bagi warga yang tidak mematuhi inbauan pemerintah terkait pencegahan Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Sukamara bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di daerah ini.
